jpnn.com - JAKARTA - DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Pemanggilan dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait dua kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinan pria yang akrab disapa Ahok ini.
Dua kasus korupsi itu adalah pengadaan uninterruptible power supply dan alat printer serta scanner yang saat ini ditangani Bareskrim Polri. Lalu bagaimana tanggapan Ahok mengenai rencana pemanggilan oleh DPRD DKI?
BACA JUGA: Selesaikan Pembebasan Lahan MRT, Ahok Andalkan Pengadilan
"Kalau DPRD prosedurnya manggil, sesuai prosedur ya kami harus datang. Kalau soal UPS, saya ketawa saja DPRD panggil saya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/7).
Mantan Bupati Belitung ini menjelaskan, sebelum membuat atau merevisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI, ada nota kesepahaman antara gubernur dan DPRD. Ahok menyatakan, sudah mencoret anggaran UPS yang tercantum di dalam APBD DKI 2014.
BACA JUGA: Ini Alasan Ahok Dukung BPJS Kesehatan
Pada saat itu, Lasro Marbun menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI.
"Lalu Pak Lasro mencoret ada Rp 3,4 triliun atau berapa itu. Lalu kami mau buat APBD-P (APBD Perubahan)," ucap Ahok.
BACA JUGA: Besok, Ahok Akan Lantik Pejabat Eselon
Ahok mengungkapkan, ada nota kesepahaman mengenai KUA-PPAS dengan Ferryal Sofian yang menjabat sebagai Ketua DPRD DKI saat itu. Ketika itu disebutkan apa yang menjadi prioritas di DKI dalam APBD-P. Salah satu prioritas DKI adalah soal lingkungan. "Artinya sampah, alat berat, dan truk," ujarnya.
Menurut Ahok, prioritas DKI lainnya adalah mengenai transportasi. Pendidikan tidak masuk dalam prioritas. Karena itu, ia mempertanyakan mengenai pengadaan UPS yang masuk APBD-P.
"Darimana UPS masuk? DPRD enggak mau mengakui kalau mereka yang masukin karena enggak ada e-budgeting. Maka saya tunggu APBD 2015 terbukti kan akhirnya. Di 2015, ada KUA dan PPAS juga, ada enggak menyebutkan UPS? Enggak ada. Pemerintah DKI anggarkan UPS? Enggak juga," tuturnya.
Ahok menambahkan, DPRD DKI malah menuduh APBD DKI yang diserahkan Pemprov ke Kementerian Dalam Negeri bukan hasil pembahasan bersama antara Pemprov dengan DPRD. Dalam APBD versi DPRD, ia menyebut, terdapat anggaran untuk pengadaan UPS.
"Nah, kalau mereka klaim APBD asli berarti melanggar kesepakatan yang tertuang dalam MoU antara eksekutif dan legislatif," tegas Ahok.
Karena itu, mantan politikus Partai Gerindra ini mengaku senang apabila dipanggil oleh DPRD DKI. "Kalau mereka panggil saya, maka saya demen banget supaya ketahuan nih oknum-oknum DPRD itu gobloknya minta ampun nuduh seperti itu. Jadi saya bisa buktikan," tandas Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov DKI Targetkan Perekaman E-KTP Rampung Akhir 2015
Redaktur : Tim Redaksi