jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja belum memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Benjamin Bukit. Soal pergantian Benjamin, Ahok menegaskan harus menunggu reshuffle kabinet.
"Ya. Belum. Kabinet saja belum reshuffle. Tunggu sana dulu," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/6).
BACA JUGA: Punya Banyak Uang Logam? Tukarkan Saja Jadi Uang Kertas di Monas
Ahok menjelaskan, tidak mudah mencari pengganti seorang pejabat. Karena, biasanya pejabat itu sudah menjabat selama puluhan tahun. Dia menyatakan, orang yang bekerja dengan baik belum bisa mengisi jabatan kepala dinas. Hal ini disebabkan permasalahan golongan.
"Tapi yang baik-baik golongannya enggak sampai. Banyak orang baik golongan III D, untuk jadi kepala dinas itu golongan IV C sebetulnya," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
BACA JUGA: Pemprov DKI Tak Kapok Bikin Lokasi Binaan Bagi PKL
Lebih lanjut, Ahok mengatakan, akan memberikan sanksi kepada pegawai negeri sipil yang malas bekerja atau berbuat kecurangan. Sanksi itu berupa posisi PNS itu akan dijadikan sebagai staf. Selain itu mereka tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD).
"Saya cuma akan bayar gaji PNS malas atau yang saya curiga enggak benar. Gaji pokoknya saja tanpa TKD," tandas Ahok.
BACA JUGA: Ini Cara Ahok Atasi Kecelakaan di Jalur Transjakarta
Untuk diketahui, kemungkinan pencopotan terhadap Benjamin disampaikan Ahok berkaitan dengan electronic road pricing (ERP). Dia pesimistis ERP akan terealisasi tahun ini. Pihaknya, kata Ahok, masih mengevaluasi mengenai pencopotan Benjamin.
Selain ERP, Ahok juga kecewa karena penertiban Uber Taxi yang tidak kunjung usai. Apabila Dinas Perhubungan DKI tidak dapat mengatasinya, maka Ahok akan menindak tegas Benjamin. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Ide Wagub Djarot untuk Bus Transjakarta Tua
Redaktur : Tim Redaksi