JAKARTA - Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang mendapatkan penolakan. Para PKL menolak dengan alasan telah membayar jutaan rupiah untuk sewa lapak di badan jalan yang mereka tempati saat ini.
Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok tidak bisa menerima alasan tersebut. Pasalnya, praktik sewa-menyewa lapak itu tidak resmi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.
"Nggak mau tahu kita. Kenapa bodoh mau bayarin sewa sama orang nggak jelas?" ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/7).
Seharusnya, kata Ahok, para PKL melaporkan oknum-oknum nakal tersebut. Ia pun berjanji akan memberi sanksi tegas kepada oknum yang dimaksud.
Ahok tak peduli apabila para PKL merindukan kembali masa pemerintahan gubernur terdahulu, Fauzi Bowo yang tidak pernah membuat kebijakan relokasi. Mantan anggota DPR ini menegaskan, penertiban PKL menjadi konsekuensi penegakan peraturan.
Oleh karenanya kebijakan relokasi tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Sekarang anda mau gubernur yang mmbiarkan Anda melanggar peraturan atau mau tegakkan peraturan?" tegas Ahok. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Setujui Kenaikan Tarif Angkutan Umum 50 Persen
Redaktur : Tim Redaksi