Ahok: Tanah Balaikota Termahal di Indonesia

JAKARTA - Saat Gubernur Joko Widodo berkeliling Jakarta melihat langsung kondisi masyarakat, wakilnya Basuki T.Purnama memilih berkeliling kantor melihat kondisi ruang kerja di Balaikota. Tadi siang wagub yang biasa disapa Ahok itu melakukan pemeriksaan terhadap ruangan-ruangan di balaikota DKI Jakarta.

Inspeksi ruangan, menurut Ahok, terkait dengan rencana penghematan anggaran yang dicanangkan oleh pimpinan baru Pemprov DKI itu. Menurutnya, Jokowi telah memerintahkan Pemprov DKI untuk melakukan efisiensi demi menghemat anggaran.

"Pak Gubernur sangat jelas, penghematan, transparansi, standar pelayanan minimum yang jelas, dan pelayanan publik. Tiga hal. Jadi kalau bicara penghematan termasuk ruangan," ujarnya

Ahok menambahkan, Jokowi ingin seluruh ruangan di Balaikota diberdayakan semaksimal mungkin. Sehingga, lanjutnya, tidak ada lagi ruangan yang tidak terpakai di kompleks Balaikota DKI Jakarta.

Selain itu ruangan yang sudah dipakai juga akan ditinjau kembali penggunaannya. Ahok menegaskan, setiap jengkal tanah di Balaikota harus dimanfaatkan. Pasalnya, tanah lokasi Balaikota adalah salah satu tanah termahal di Indonesia. Sehingga mubazir jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

"Tanah(Balaikota) DKI ini kalau dibikin kantor ini kan paling mahal, sebelah sama (kantor) wapres, di depannya presiden. Jadi ini tanah mahal. Jadi setiap SKPD harus sadar berkantor di tanah yang per meternya paling mahal di seluruh Indonesia. Jadi kita harus melakukan penghematan," ujarnya

Dari pantuannya, Ahok melihat bahwa ruangan-ruangan kantor di Balaikota lebih luas dari kebanyakan ruangan kantor swasta. Oleh karenanya ia berharap para pegawai Pemprov DKI dapat memberi pelayanan yang setara, bahkan lebih dari kantor-kantor swasta.

"Saya lihat ruangan-ruangan memang lebih besar dari pada swasta. Nah, kita ingin kalau gaji (setara) swasta, standar juga harus seperti swasta pelayanannya," imbuh politisi baru di Partai Gerindra ini.

Terkait dengan program efisiensi anggaran, duet Jokowi-Ahok mengharapkan agar seluruh dinas Pemprov DKI dapat berkantor di kompleks balaikota DKI. Sehingga nantinya tidak ada kantor dinas di luar kompleks Balaikota DKI Jakarta.

"Pak Gubernur ingin sekali di Jakarta ini, kantor dinas dan teknis yang lain, yang punya DKI, kita kosongkan dan disatukan di sini," ungkap Ahok. (dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow, Satu Buku Rp3 Juta