jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertindak transparan dalam prosedur audit anggaran pemerintah daerah. Ia menuding prosedur yang digunakan BPK dalam mengaudit tidak sama untuk setiap daerah.
"Saya bukan menyangkal, saya bukan protes tapi ini ada permainan. Seolah-olah saya tidak mau mengakui ada permainan di Pemprov DKI Jakarta, tidak bisa menerima kalau DKI dapat WDP (wajar dengan pengecualian). Yang saya tuntut itu standar BPK kenapa ngaco?” kata pria yang akrab Ahok itu di Balai Kota, Jakarta, Senin (13/7).
BACA JUGA: Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK, DPRD DKI Bentuk Panja
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku tidak masalah dengan rumitnya BPK dalam mengaudit anggaran Pemprov DKI. Namun, sambungnya, prosesnya harus sama untuk setiap daerah.
"Nanti BPK paling rumit dan mengada-ada cuma di DKI. Saya akan gunakan standar di DKI untuk seluruh Indonesia. Nanti BPK tidak bisa ngelak. Sekarang kan BPK enggak pernah buka," ujar Ahok.
BACA JUGA: Ini Sanksi Bagi PNS DKI yang Bolos Usai Libur Lebaran
Sebagai bentuk transparansi di Pemprov DKI, Ahok telah menarik dua orang dari BPK. Sebab, ia ingin agar audit yang dilakukan sesuai dengan prosedur untuk semua daerah. "Saya ingin BPK audit yang benar," tandas suami Veronica Tan itu. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Jangan Buang Sampah Sembarangan, Operasi Tangkap Tangan Kian Gencar
BACA ARTIKEL LAINNYA... 6,5 Juta Warga Tinggalkan Jakarta Selama Lebaran
Redaktur : Tim Redaksi