jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan kisruh anggaran siluman di APBD antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD hanyalah masalah perbedaan persepsi. Di balik kisruh itu, ia mengingatkan agar dana APBD DKI harus diselamatkan.
"Ini masalah samakan persepsi. Tadi pagi kami undang gubernur, wagub, Sekda, SKPD dan Bapeda. Intinya harus selamatkan anggaran DKI tepat waktu," kata Tjahjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (4/3).
BACA JUGA: Ahok: Datang dong, Masak Bos Manggil nggak Datang
Menurut Mendagri, anggaran untuk DKI tersandera saat ini karena proses politik di DPRD dan proses hukum yang dilakukan Basuki dengan melaporkan dana siluman ke KPK. Ia mengaku tidak mempermasalahkan dua proses itu hanya saja, diingatkan untuk tidak menganggu administrasi anggaran.
"Silakan, jangan tersandera. Saya Mendagri hanya untuk masalah administrasi anggaran, agar tidak melanggar UU. Nanti siang kami akan konsul dengan pimpinan DPRD bahwa soal anggaran itu secara administrasi, UU, harus diputuskan bersama antara gubernur dan DPRD," sambung Tjahjo.
BACA JUGA: Ini Alasan Kemdagri Tolak Permintaan DPRD DKI
Tjahjo menegaskan ia memberi opsi sebelum tanggal 8 Maret masalah APBD Jakarta itu sudah harus diselesaikan dua pihak. Dia belum punya opsi lain, jika tidak ada kesepakatan antara Pemda DKI dan DPRD.
Ditanya pihak mana yang benar atas pengajuan APBD itu, Tjahjo enggan menyimpulkannya. Dia menyatakan draf APBD hanya diterima pihaknya dari Basuki yang akrab disapa Ahok.
BACA JUGA: PKB Masih Bimbang soal Hak Angket Ahok
"Kami hanya terima draf dari gubernur. Prinsipnya itu. Dewan kan enggak ada kaitan, kalau dia punya konsep kan serahkan ke pemda. Gubernur sendiri waktu itu langsung kok," sambungnya.
Hanya saja, kata dia, saat pengecekan draf dari Ahok tidak tampak adanya dana siluman karena dicek melalui sistem e-budgeting. Tjahjo enggan menyimpulkan pihak yang diduga bersalah dalam dugaan dana siluman tersebut.
"Kalau kita buka satu per satu ada 6.120 lembar. Makanya kami hanya fokus pada evaluasi ini. Pembahasan anggaran harus clean and clear, harus mengacu untuk pemberantasan korupsi, penggunaan uang negara yang efektif dan efisien," tandas Tjahjo.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LPSK Jamin Lindungi Saksi yang Berani Ungkap Anggaran Siluman
Redaktur : Tim Redaksi