jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan razia saat Ramadan di Ibu Kota. Jika ormas nekat melakukan razia, dia mengancam bersama aparat terkait tak segan-segan melakukan tindakan tegas.
”Nggak ada itu (sweeping), Kapolda sudah jamin, kalau mereka razia akan ditahan dan ditangkap semua,” tegas gubernur yang akrab disapa Ahok itu, kemarin (2/6) tersebut. Dia juga menegaskan, razia adalah tugas polisi dan petugas yang terkait.
BACA JUGA: Ahok Bakal Tinggalkan Heru Demi PDIP?
Peringatan senada juga diungkapkan Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi. Dia mengimbau ormas tidak melakukan sweeping terhadap tempat hiburan maupun restoran dan warung makan yang beroperasi saat Ramadan. Dia meminta bila ada temuan pelanggaran segera laporkan.
”Saya berharap tidak ada ormas yang melakukan itu (sweeping),” terang Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi usai menghadiri pemusnahan minuman keras (miras) yang digelar di halaman Markas Polres (Mapolres) Metro Jakarta Selatan, Kamis (2/6).
BACA JUGA: Yusril Yakin Banget Bakal Salip Ahok, Simak Nih Prediksinya
Tri menegaskan, kalau pihaknya sudah mengimbau semua pengelola tempat hiburan dan tempat makan di wilayah Jakarta Selatan untuk menghormati umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa. ”Kami akan mengawasi. Kalau ada yang membandel akan kami tindak. Serahkan saja pada kami,” tegasnya juga.
Dia juga mengatakan, bila aksi sweeping dilakukan oleh ormas maka akan timbul tindakan hukum lain. Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan melarang semua tempat SPA dan panti pijat beroperasi selama Ramadan.
BACA JUGA: Wanita Emas: Semua Kandidat Hormati Pilihan Rakyat
Untuk tempat hiburan seperti diskotek, kelab malam, pub dan karaoke tetap boleh beroperasi mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB. Meski begitu, untuk hari pertama dan kedua Ramadan, semua tempat hiburan malam itu wajib ditutup secara total.
Sedangkan tempat makan, mulai dari restoran, warung makan, foodcourt tetap diperbolehkan membuka usahanya selama Ramadan, namun diminta untuk menutup tempat usahanya dengan menggunakan gorden agar tidak terlihat dari luar.
Sementara menjelang bulan puasa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan sejumlah persiapan, di antaranya razia untuk ketertiban masyarakat yang akan lebih digiatkan. Utamanya tugas itu akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Jupan Royter mengatakan, pihaknya akan lebih menggiatkan razia terutama untuk kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat. Di antaranya adalah razia penjualan minuman keras, pengawasan tempat hiburan malam dan penggunaan petasan.
Lantaran semua kegiatan itu bisa mengganggu kekhusukan umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. ”Kalau razia minuman keras, setiap Satpol PP wilayah rutin melakukannya. Dari jauh-jauh hari sudah dilakukan, cuma menjelang bulan puasa ini memang lebih digiatkan lagi,” ujarnya di Balai Kota, kemarin (2/6).
Dalam waktu dekat, katanya juga, pihaknya bersama kepolisian juga akan melakukan pemusnahan miras dari hasil razia yang telah dilakukan selama ini. Tidak hanya itu, imbauan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar-pasar agar tidak berjualan hingga mengganggu lalu lintas pun dilakukan.
Pasalnya jelang atau selama Ramadan, para PKL kerap mengganggu lalu lintas saat berdagang karena semakin banyak dan turun ke jalan sehingga membuat semrawut. ”Kami imbau mereka dengan penuh kesadaran agar berjualan tanpa mengganggu lalu lintas. Saya sudah minta untuk persuasif mengimbau ke setiap suku dinas di wilayah. Diharapkan masyarakat juga tahu dan mengerti,” paparnya juga.
Kepada para petugas Satpol PP di lapangan, ungkap Jupan lagi, sudah mengatur shift masuk supaya tidak ada kekosongan penjagaan petugas selama Ramadan, terutama saatLlebaran tiba. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, katanya juga, saat Lebaran tiba tidak ada satupun petugas Satpol PP bersiaga.
Sehingga situasi dan kondisi ketertiban sempat menjadi kacau. Padahal di seluruh Ibu Kota terdapat lebih dari 5.000 personel Satpol PP. ”Jadi nanti tidak ada alasan lagi. Itu kan sudah tugas dan pokok Satpol PP. Masuknya diatur secara shift, meskipun cuti juga diperbolehkan. Tapi yang siaga tidak boleh kosong,” pungkasnya. (dni/ibl/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wanita Emas Bilang Tak Ada yang Luar Biasa dari Incumbent
Redaktur : Tim Redaksi