AHY Ungkap 3 Ancaman yang Merusak Demokrasi di Pemilu 2024

Rabu, 03 Agustus 2022 – 22:30 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada tiga ancaman yang bisa merusak demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

AHY menyebut ancaman pertama adalah politik uang atau politik transaksional.  

BACA JUGA: Anies, AHY, dan Surya Paloh Tampak Harmonis di Pernikahan Mutiara Baswedan

"Ini bahaya karena hanya mereka yang memiliki uang yang akhirnya bisa menguasai politik dan mengawaki negara ini," kata AHY dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (3/8).  

Dia mengatakan semua pihak harus mengawal setiap tahapan Pemilu 2024 agar tidak terjadi jual beli suara. 

BACA JUGA: Simulasi Pilpres 2024: Airlangga-AHY Ungguli Prabowo-Puan

AHY menambahkan ancaman kedua adalah politik identitas.

Menurut dia, jika dieksploitasi secara berlebihan, politik identitas yang memanfaatkan isu agama, suku, ras, dan identitas itu akan berbahaya, bahkan menimbulkan perpecahan bangsa. 

BACA JUGA: Konon, Paloh Dorong AHY Maju Capres, Tetapi

"Ini hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan pada anak dan cucu," ungkapnya.

Putra Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menambahkan ancaman ketiga ialah politik fitnah, hoaks, berita palsu, dan kampanye hitam. 

AHY berharap ada mekanisme yang dimunculkan oleh bangsa Indonesia untuk melawan ketiga ancaman tersebut. 

“Jangan biarkan bangsa kita dihancurkan oleh perilaku buzzer-buzzer yang hanya ingin meruntuhkan persatuan di antara kita," kata AHY.

Sebagai solusinya, AHY mengajak lembaga penyelenggara pemilu dan seluruh masyarakat, khususnya generasi muda sebagai kelompok calon pemilih terbesar, untuk mengembangkan literasi politik.

Demokrasi tidak boleh hanya dihitung dari penyelenggaraan pemilu yang berkelanjutan, melainkan juga harus ada kualitas dan rasionalitas untuk memilih pemimpin paling tepat bagi rakyat Indonesia.

"Pada akhirnya, demokrasi tidak boleh hanya dihitung hanya dari regularitas penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan pemilu yang berkelanjutan, tetapi juga memerlukan kualitas dan rasionalitas para pemilih untuk menggunakan haknya memilih pemimpin yang paling tepat bagi rakyat," kata AHY. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler