jpnn.com, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD (TPN Ganjar-Mahfud) mengungkap praktik lancung yang diduga dilakukan aparat kepolisian dalam memenangkan Prabowo Subianto - GIbran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Jurnalis senior Aiman Witjaksono yang menjadi salah satu juru bicara TPN Ganjar-Mahfud mengaku memperoleh banyak informasi dari sumber internal Polri soal keberpihakan demi memenangkan Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Aparat Diduga Memihak Prabowo-Gibran, Bawaslu dan Kompolnas Diminta Turun Tangan
Aiman membeber hal itu dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
"Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, enggak tahu ini komandannya sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenanggan dari pasangan Prabowo Gibran,” kata Aiman.
BACA JUGA: Jubir Anies: Program Prabowo-Gibran Tak Realistis, Cenderung Mengada-ada
Mantan pembawa acara AIMAN di Kompas TV itu memastikan informasi tersebut sahih. Menurut Aiman, informasi itu tidak hanya berasal dari satu sumber di Polri.
"Ini enggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya,” tuturnya.
BACA JUGA: Masyarakat Sipil Harus Rapatkan Barisan, Ada Gelagat Aparat Bantu Prabowo-Gibran
Menurut Aiman, sumber di kepolisian itu memberikan informasi sebagaimana halnya saat pewara itu memperoleh berbagai kabar tentan kasus Ferdy Sambo.
"Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga, kan,” katanya.
Lebih lanjut Aiman juga merujuk pemberitaan koran milik Media Group tentang polisi diinstruksikan memasang baliho Prabowo-Gibran.
Aiman juga menyinggung permintaan Polri untuk mengakses kamera pemantau atau CCTV dalam kualitas highe definition (HD) lengkap dengan audionya di kantor jaringan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Polri meminta CCTV di KPU dan Bawaslu kabupaten/kota di Jatim diintegrasikan ke polres-polres di seluruh Indonesia.
"Ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas, dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, itu termonitor oleh polres setempat,” kata Aiman. (jpnn.com)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : JPNN.com