jpnn.com - JAKARTA - Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar doktor bidang kajian stratejik dan global dari Universitas Indonesia dengan predikat cumlaude.
Bahlil yang juga ketua umum Partai Golkar itu meraih gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia"
BACA JUGA: Hadiri Promosi Doktor Bahlil di UI, Sultan: Saya Kagum
Ketua Bidang Eksternal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral Republik Indonesia (DPP AIMRI) Ravindra menilai disertasi Bahlil sangat relevan dan dapat menjawab tantangan hilirisasi nikel di Indonesia.
Menurut Ravindra, disertasi yang disusun dengan pendekatan kuantitatif tersebut diteliti melalui instrumen analytical hierarchy process yang membedah dampak positif dari hilirisasi nikel serta tantangan dan hambatannya.
BACA JUGA: Bahlil Lahadalia Resmi Bergelar Doktor, Sarmuji: Berdampak Positif Bagi Kepemimpinan di Golkar
"Disertasi Pak Bahlil adalah terobosan akademik yang mutakhir dalam tata kelola pertambangan di indonesia, khususnya nikel", ungkap Ravindra dalam keterangannya kepada JPNN.com, Jumat (18/10).
DPP AIMRI juga mengapresiasi kemampuan dan ketajaman analisis Bahlil membedah persoalan persoalan dalam sektor pertambangan nikel yang selama ini menjadi penghambat laju hilirisasi nikel di Indonesia.
Menurut dia, Bahlil dalam disertasinya mengurai setidaknya empat persoalan pokok dalam hilirisasi nikel. Keempat masalah itu ialah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pascatambang.
"Khususnya soal diversifikasi pascatambang, dalam diskusi internal yang digelar DPP AIMRI, sangat berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem bisnis pasca-mine-out suatu IUP OP, sehingga tetap bisa memiliki manfaat bagi masyarakat," katanya.
Dia mengatakan bahwa masalah-masalah pokok dalam hilirisasi nikel itu memang persoalan yang benar-benar terjadi dalam tata kelola pertambangan nikel yang sering menjadi diskusi di dalam DPP AIMRI yang dipimpin oleh Ketua Umum Achyar Al Rasyid dan Sekretaris Jenderal Ali Zakkyudin.
"Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, AIMRI siap terlibat dan sangat mendukung agar segera dilakukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi yang memperkuat tata kelola kebijakan dan kelembagaan agar dapat berkontribusi mewujudkan hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan," ungkapnya.
Terakhir, Ravindra menuturkan bahwa disertasi Bahlil memberikan stimulus positif bagi pengusaha tanah air agar tetap optimistis dalam mendorong kesejahteraan nasional melalui hilirasasi sektor pertambangan mineral khususnya nikel.
"Selain menciptakan optimisme dalam hati para pengusaha nasional, disertasi Pak Bahlil dapat membantu pemerintahan baru menciptakan formulasi hilirisasi yang berkeadilan dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam pertambangan mineral agar dapat bersama-sama menciptakan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat sebagaimana amanat UUD Pasal 33," kata sosok yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) 2021-2023 ini. (*/boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi