JAKARTA - Aiptu Labora Sitorus (LS) menilai tidak perlu melempar kasusnya ke ranah korupsi. Sebab, uang yang senilai Rp 1,5 triliun dari seluruh transaksi yang ada di rekeningnya merupakan hasil dari bisnis yang halal.
Pernyataan ini disampaikan LS lewat kuasa hukumnya Azet Hutabarat terkait pendapat publik yang meminta kasus itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menganggap perolehan harta yang dimiliki kleinnya bukanlah dari hasil korupsi.
"Saya kira gini, ada wacana melempar hal itu ke kasus korupsi. Nah di mana kerugian negaranya?" ujar Azet di kantor LBH Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT), Jakarta, Jumat (17/5).
Azet menerangkan, biarkanlah polisi menyelesaikan kasus LS terlebih dahulu. Karena kasus tersebut tidak perlu digiring ke isu korupsi. "Kita jangan hidup di dunia wacanalah," kata dia.
Menurut Azet, tidak salah jika seorang polisi memiliki kekayaan. "Emangya enggak boleh polisi kaya. Kecuali ada Briptu, dia punya uang puluhan miliar dan tidak ada bisnisnya boleh ribut," terang dia.
Namun demikian sambung Azet, uang yang ada di rekening LS jelas. Uang itu adalah hasil usaha keluarga. "Ini kan ada usahanya keluarga, ada kapal tankernya dan ada pabriknya," pungkasnya.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, kasus LS sebaiknya tidak ditangani Polri. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus tersebut.
Sebab ia menilai, kekayaan LS tidak wajar sehingga patut diduga ada dana haram dibalik kekayaan tersebut. Hal itu yang harus diusut KPK. Selain itu jika KPK yang mengusut dipastikan aliran dananya akan terungkap.
Senada dengan Neta, Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika mengatakan, penanganan kasus Aiptu Labora sebaiknya ditangani KPK, sehingga bisa lebih akuntabel. (gil/jpnn)
Pernyataan ini disampaikan LS lewat kuasa hukumnya Azet Hutabarat terkait pendapat publik yang meminta kasus itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menganggap perolehan harta yang dimiliki kleinnya bukanlah dari hasil korupsi.
"Saya kira gini, ada wacana melempar hal itu ke kasus korupsi. Nah di mana kerugian negaranya?" ujar Azet di kantor LBH Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT), Jakarta, Jumat (17/5).
Azet menerangkan, biarkanlah polisi menyelesaikan kasus LS terlebih dahulu. Karena kasus tersebut tidak perlu digiring ke isu korupsi. "Kita jangan hidup di dunia wacanalah," kata dia.
Menurut Azet, tidak salah jika seorang polisi memiliki kekayaan. "Emangya enggak boleh polisi kaya. Kecuali ada Briptu, dia punya uang puluhan miliar dan tidak ada bisnisnya boleh ribut," terang dia.
Namun demikian sambung Azet, uang yang ada di rekening LS jelas. Uang itu adalah hasil usaha keluarga. "Ini kan ada usahanya keluarga, ada kapal tankernya dan ada pabriknya," pungkasnya.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, kasus LS sebaiknya tidak ditangani Polri. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus tersebut.
Sebab ia menilai, kekayaan LS tidak wajar sehingga patut diduga ada dana haram dibalik kekayaan tersebut. Hal itu yang harus diusut KPK. Selain itu jika KPK yang mengusut dipastikan aliran dananya akan terungkap.
Senada dengan Neta, Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika mengatakan, penanganan kasus Aiptu Labora sebaiknya ditangani KPK, sehingga bisa lebih akuntabel. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK dan Polda Jabar Geledah Rumah Wali Kota Bandung
Redaktur : Tim Redaksi