JAKARTA - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menilai memperpanjang kontrak pengelolan air bersih Jakarta kepada pihak swasta bukan kebijakan yang adil tapi justru menyengsarakan rakyat. Kebijakan swastanisasi itu juga malah merugikan PAM Jaya sebagai perusahaan daerah.
"Kontrak ini sejak awal berat sebelah karena melindungi kepentingan investor secara berlebihan tetapi membuat konsumen, Pemprov DKI dan PAM Jaya merugi," kata Tommy Albert dari LBH Jakarta yang tergabung dalam KMMSAJ, Selasa (4/6).
Layanan air perpipaan Jakarta sudah berpindah ke swasta sejak 1997, saat Suez Environment dan Thames Water masing-masing mendapatkan separuh Jakarta untuk dikelola melalui kontrak dengan PAM Jaya.
Tommy menjelaskan, simulasi keuangan yang dilakukan PAM Jaya menunjukkan jika kerjasama terus dilanjutkan sampai tahun 2022, maka pada saat itu PAM Jaya/Pemprov DKI akan berhutang kepada swasta sebanyak Rp 18,2 triliun.
Hutang yang tidak masuk akal ini timbul karena Jakarta menganut sistem tidak lazim, yakni operator swasta dibayar dengan imbalan yang nilainya disesuaikan setiap enam bulan. Sementara pelanggan membayar tarif yang tentunya tidak bisa dinaikkan setiap enam bulan.
"Karena imbalan tiap enam bulan naik sementara tarif tidak, maka timbul kekurangan bayar kepada swasta yang kemudian diperhitungkan sebagai hutang Pemprov kepada swasta," kata Tommy.
Jika ingin tidak memiliki hutang maka Gubernur DKI Jakakarta Joko Widodo harus selalu menaikkan tarif air sesuai dengan nilai imbalan yang dipatok swasta. Nah situasi ini menurut Tommy sulit diterima akal sehat.
"Bagaimana mungkin sebuah entitas yang sudah menyerahkan lahan bisnisnya untuk digarap pihak lain termasuk menyerahkan kewenangan menerima pembayaran dari pelanggan dan tinggal memiliki fungsi pengawasan tapi terus membukukan hutang baru," tegasnya. (fat/jpnn)
"Kontrak ini sejak awal berat sebelah karena melindungi kepentingan investor secara berlebihan tetapi membuat konsumen, Pemprov DKI dan PAM Jaya merugi," kata Tommy Albert dari LBH Jakarta yang tergabung dalam KMMSAJ, Selasa (4/6).
Layanan air perpipaan Jakarta sudah berpindah ke swasta sejak 1997, saat Suez Environment dan Thames Water masing-masing mendapatkan separuh Jakarta untuk dikelola melalui kontrak dengan PAM Jaya.
Tommy menjelaskan, simulasi keuangan yang dilakukan PAM Jaya menunjukkan jika kerjasama terus dilanjutkan sampai tahun 2022, maka pada saat itu PAM Jaya/Pemprov DKI akan berhutang kepada swasta sebanyak Rp 18,2 triliun.
Hutang yang tidak masuk akal ini timbul karena Jakarta menganut sistem tidak lazim, yakni operator swasta dibayar dengan imbalan yang nilainya disesuaikan setiap enam bulan. Sementara pelanggan membayar tarif yang tentunya tidak bisa dinaikkan setiap enam bulan.
"Karena imbalan tiap enam bulan naik sementara tarif tidak, maka timbul kekurangan bayar kepada swasta yang kemudian diperhitungkan sebagai hutang Pemprov kepada swasta," kata Tommy.
Jika ingin tidak memiliki hutang maka Gubernur DKI Jakakarta Joko Widodo harus selalu menaikkan tarif air sesuai dengan nilai imbalan yang dipatok swasta. Nah situasi ini menurut Tommy sulit diterima akal sehat.
"Bagaimana mungkin sebuah entitas yang sudah menyerahkan lahan bisnisnya untuk digarap pihak lain termasuk menyerahkan kewenangan menerima pembayaran dari pelanggan dan tinggal memiliki fungsi pengawasan tapi terus membukukan hutang baru," tegasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Tak Mau Turuti Tuntutan Warga Pondok Indah
Redaktur : Tim Redaksi