jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah memonitor pergerakan harga minyak dunia.
Harga minyak dunia yang terus turun menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi.
BACA JUGA: Timbun 1.300 Liter BBM Bersubsidi, Tiga Pelaku Ditangkap, Begini Modusnya
Harga minyak kita kan masih di bawah harga subsidi. Jadi tentu akan dimonitor keberlangsungannya daripada penurunan harga minyak,” kata Menko Airlangga.
Harga minyak dunia turun ke bawah level US$100 per barel. Penurunan itu salah satunya dipicu kekhawatiran pasar atas melambatnya pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara yang bisa berdampak pada permintaan minyak.
BACA JUGA: DPR Sebut MyPertamina Bisa Kendalikan Distribusi BBM Bersubsidi
Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro mengatakan ada dua variabel utama mengenai BBM bersubsidi, yaitu harga minyak dan nilai tukar rupiah.
Kemudian pergerakan harga minyak dunia dan pandangan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi adalah hal yang wajar, namun tentu ada regulasinya.
BACA JUGA: Menko Airlangga: Menuju Kemandirian Energi Harus Kurangi Ketergantungan Impor BBM
“Iya, saya kira itu satu hal yang biasa ya. Regulasinya sudah ada. Jadi, tinggal dilihat kira-kira pergerakan harga di beberapa waktu terakhir seperti apa,” tegas Komaidi, Selasa (31/1).
“Kalau di dalam regulasi yang ada kan dari tanggal 24 Januari misalnya sampai ke 25 Februari itu untuk menentukan harga di Maret. Nah, tentu kalau yang sekarang berarti dihitung mundur dari tahun 2022 semestinya,” ujar dia lagi.
Harga BBM bersubsidi pertalite,kata Komaidi, dengan kualitas yang sama oleh Badan Penyalur BBM lain, harganya di bawah.
“Namun, intinya kalau dengan harga BBM yang turun kira-kira di kisaran berapa. Semestinya tidak jauh-jauh dari harga yang dijual di pesaing,” kata Komaidi.
Sementara itu, Pemerintah memutuskan mempertahankan pemberian subsidi energi di tengah krisis energi global pada 2023 untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri dalam upaya pemulihan ekonomi.
Pada 2023, pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp209,9 triliun dengan rincian Rp 139,4 triliun untuk bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG), serta Rp70,5 triliun untuk subsidi listrik.
Biodisel 35
Selain pertalite, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah juga akan melihat efektivitas penggunaan campuran BBM solar dengan biodiesel sebanyak 35 persen atau B35.
Kebijakan itu ia yakini bisa mengurangi impor solar dan juga menekan jumlah subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk jenis BBM tersebut.
Menanggapi hal itu Komaidi mengingatkan dua hal, yaitu penggunaan biodiesel dari produk sawit yang juga kadang sulit didapatkan, kemudian kesesuaian bahan bakar ini pada industri.
Dia menyebut asosiasi pengguna mengeluhkan atau memberikan catatan terhadap kinerja bio dieselnya.
Sebab kandungan airnya, misalnya kalau di truk diidentifikasi ada potensi untuk menyebabkan korosi di tangki BBM.
“Mungkin problemnya agak berbeda lokasi tetapi secara umum sama yaitu masalah korosi,” pungkas Komaidi.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari