jpnn.com, BEKASI - Kisruh kepengurusan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi menjadi perhatian publik.
Hal itu setelah penundaan Musyawarah Daerah (Musda) hingga diangkatnya Plt Ketua dan Sekretaris DPD Golkar yang ditunjuk oleh DPD I Golkar Jawa Barat.
BACA JUGA: Golkar Anggap Perempuan Pilar Utama Pembangunan Sosial Ekonomi
Pengamat politik Universitas Djuanda, Gotfridus Goris Seran meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas.
Menurut Goris, ketegangan antarkader Partai Golkar Kota Bekasi diketahui sudah cukup lama. Dan ini tentunya sangat menguras energi para elit Partai Golkar di Bekasi.
BACA JUGA: Musda Siap Digelar, Begini Kekuatan Politik Kandidat Ketua DPD Golkar Bekasi
Oleh karena itu, DPP tidak boleh diam dalam menyikapi persoalan tersebut. "Seharusnya Plt Ketua dan Sekretaris DPD netral. Karena setiap partai tentu ada AD/ART," kata Goris dalam siaran persnya, Senin (3/5).
Dalam proses rekonsiliasi antara kubu yang bertikai, tentunya Plt harus mendudukkan perkara ini melalui jalan dialog. Termasuk pembentukan kepanitiaan pemilihan ketua DPD pun harus mengakomodasi semua kelompok.
BACA JUGA: Golkar Bekasi Pastikan Hadir di Munas Bali
"Di antaranya menghindari proses kebijakan yang transaksional," tambah Goris.
Goris menduga ada politik transasksional jika plt ketua maupun sekretaris menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kelompok.
Idealnya, lanjut Goris, plt yang ditunjuk oleh DPD I adalah orang yang memiliki integritas. Selain itu tidak pernah memiliki resistensi, baik secara personal maupun organisasi.
"Terlebih Kota Bekasi sebagai daerah penyangga, maka dibutuhkan sosok pemimpin partai yang visioner. Tentunya diharapkan saat Musda mendatang menghasilkan sosok pemimpin partai yang telah memiliki basis massa yang kuat," katanya. (cuy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan