Airlangga Hartarto Angkat Bicara soal Dana Pembangunan IKN, Jadi Pakai Duit PEN?

Selasa, 25 Januari 2022 – 06:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Presiden Jokowi (kanan). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara soal dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Airlangga menegaskan bahwa dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tidak digunakan untuk IKN.

BACA JUGA: PDIP Pengin Bu Risma Fokus Sebagai Mensos, Jangan Digiring jadi Kepala Otorita IKN

“Jadi saya ingatkan bahwa dana PEN itu yang sudah diputuskan itu adalah Rp 451,64 triliun dan terdiri atas tiga bidang,” ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers PPKM secara daring, Senin.

Ketum Golkar itu membeberkan tiga bidang tersebut adalah kesehatan dengan total anggaran Rp 125,97 triliun, bidang perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun, dan penguatan ekonomi sebesar Rp 174,87 triliun.

BACA JUGA: Wakil Ketua DPD Mahyudin Disebut Layak jadi Kepala Badan Otorita IKN

"Tentunya yang ekonomi terkait dengan infrastruktur ketahanan pangan, ICT (teknologi dan informasi), UMKM , investasi pemerintah, dan perpajakan,” katanya.

Menurut Airlangga Hartarto , dana untuk pembangunan IKN berasal anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

BACA JUGA: Pembangunan IKN Mayoritas Dibiayai APBN, Sultan Menyarankan Begini

Pemerintah memperkirakan pembangunan IKN fase pertama membutuhkan dana sebanyak Rp 45 triliun. Dana tersebut dikeluarkan secara bertahap dan tergantung pada kebutuhan dan progres pembangunan.

“Jadi, tadi saya sampaikan bahwa dana itu yang ada di PUPR dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN,” tegasnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (19/1) mengatakan ingin menggunakan anggaran PEN dalam pos penguatan ekonomi untuk pembangunan IKN.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk pembangunan tahap awal IKN yang berlangsung pada 2022-2024, di antaranya mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air dan jaringan telekomunikasi.

Doa menginginkan dana program PEN digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut pada 2022.

Namun, rencana tersebut menuai kritik dari anggota DPR. (antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler