jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diminta fokus menjalankan tugas di pemerintahan saat ini dibanding sibuk mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, kemungkinan adanya tabrakan kepentingan antara aktor politik dan ekonomi sangat besar terjadi apabila Airlangga kembali menjadi ketum partai berlambang beringin tersebut.
BACA JUGA: Hindari Voting di Penyelenggaraan Munas Golkar
Alasannya, posisi Airlangga di Golkar membuat parpol ini seakan kehilangan peran menjalankan check and balances pada setiap kebijakan pemerintah.
"Dampaknya kehidupan negara dan partai tidak sehat karena parpol hanya dipakai untuk membenarkan kebijakan pemerintah," kata Ichsanuddin kepada wartawan, Rabu (27/11).
BACA JUGA: Suara DPD II Diyakini Jadi Penentu Hasil Munas Golkar
Golkar dikhawatirkan akan selalu membenarkan semua kebijakan perekonomian yang dibuat Airlangga apabila partai beringin ini tetap dipimpin olehnya.
Hal ini membuat kebijakan-kebijakan perekonomian yang akan dan sudah dikeluarkan menjadi diragukan kualitasnya.
Padahal, menurut Ichsanuddin, ada sejumlah catatan yang saat ini sudah dimiliki Airlangga selaku Menko Perekonomian. Salah satunya muncul dari pernyataan Airlangga terkait kesiapan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0.
Lulusan Doktor Ekonomi dari Universitas Airlangga ini mengatakan, hingga kini Indonesia sebenarnya telah dilalui revolusi industri 4.0.
Menanggapi keadaan demikian, seharusnya ada lompatan kebijakan yang dibuat agar ketertinggalan Indonesia di revolusi industri 4.0 tak terlalu jauh.
"Tetapi karena itu [kebijakan soal revolusi industri 4.0] diambil Airlangga, jadinya Golkar seperti kerbau dicucuk hidung atas kebijakan-kebijakan pemerintah," katanya.
Ichsanuddin juga mempertanyakan sikap Golkar yang cenderung pasif menanggapi dinamika perekonomian seperti perang mata uang dan perang dagang yang tengah terjadi.
Dua hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kini.
"Contoh di bidang fiskal, Golkar juga tak bisa bicara apa-apa saat ada shortage perpajakan yang sudah mencapai Rp500 triliun lebih. Jadi hampir di semua kebijakan Golkar impoten karena rangkap jabatan tadi," katanya.
Terobosan dalam bidang ekonomi sebenarnya tengah dibutuhkan Indonesia saat ini. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju bekerja maksimal untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi global tahun depan.(flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia