jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sudah meminta restu Presiden Joko Widodo maju bertarung dalam pemilihan ketua umum (ketum) Partai Golkar (PG) pengganti Setya Novanto.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PG Ace Hasan menilai wajar jika Airlangga sebagai pembantu presiden meminta restu kepada bosnya sebelum bertarung di pemilihan ketua umum.
BACA JUGA: Airlangga: Komitmen Saya, Golkar Tetap Usung Jokowi
“Karena bagaimanapun posisi beliau sebagai menteri dan ketika beliau didukung menjadi ketum PG tentu harus mendapatkan restu presiden,” kata Ace, Selasa (28/11).
Dia yakin presiden sudah memberi restu. Tentunya Ace juga memahami restu yang diberikan presiden itu tanpa maksud untuk mengintervensi proses politik di internal partai berlambang pohon beringin.
BACA JUGA: Jokowi: Pilpres dan Pilkada Jangan Rusak Persaudaraan
Dia menilai yang dilakukan Airlangga sudah merupakan tindakan yang tepat. “Beliau menunjukkan memang setiap pembantu presiden yang akan maju sebagai ketum partai politik seharusnya mendapatkan restu dari presiden,” jelasnya.
Ace menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk memutuskan apakah Airlangga sebaiknya mundur dari jabatan menteri ketika nanti sudah terpilih sebagai ketum PG.
BACA JUGA: Pentolan Seknas Jokowi Waswas Jika JK Pegang Kendali Golkar
“Saya kira itu sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi sendiri karena beliau yang memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri,” paparnya.
Dia tidak menampik bisa saja nanti terjadi aklamasi mendukung penuh Airlangga sebagai ketum. Menurut dia, aklamasi dimungkinkan dalam proses organisasi.
Aklamasi sangat baik untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai. Namun demikian Partai Golkar menjunjung tinggi asas demokrasi.
“Oleh karena itu kalau aklamasi lebih bagus tapi tetap harus diberi ruang bagi proses demokrasi di mana kader-kader yang berkualitas dimungkinkan untuk maju sebagai calon ketum,” paparnya.
Menurut dia pula, lebih banyak calon maka semakin bagus untuk Golkar. Sebab itu memperlihatkan keunggulan Golkar sebagai partai yang mengedepankan proses demokrasi.
“Oleh karena itu secepatnya dilakukan munaslub sehingga pencalonan para kader PG yang memenuhi syarat AD/ART diberikan kesempatan. Tapi kalau juga misalnya ada upaya aklamasi ya harus kami hormati,” paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Hadiri Peremajaan Sawit Rakyat di Serdang Bedagai
Redaktur & Reporter : Boy