Airlangga Punya Usul, Sri Mulyani Belum Sepakat, Ternyata Presiden Maunya Begini

Jumat, 31 Desember 2021 – 17:31 WIB
Salah satu usulan kebijakan dari Menko Perekonomian Airlangga (kiri) belum final karena Presiden Jokowi (kanan) meminta kajian. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan belum memutuskan perpanjangan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) otomotif untuk 2022.

Pasalnya, pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut.

BACA JUGA: Sri Mulyani Umumkan Hal Penting, Presiden Ikut Turun Tangan

"Presiden minta dikaji lagi terutama tentu dikaitkan dengan apakah demand-nya sudah meningkat cukup bagus, jadi kita akan lihat," kata Menkeu Sri Mulyani seusai konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk otomotif merupakan satu dari empat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan dibiayai melalui strategi front loading pada 2022.

BACA JUGA: Kabar Baik dari Airlangga, Konon Presiden Sudah Setuju

Selain itu, program lain yang akan dibiayai di awal tahun ialah subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar tiga persen selama Januari-Juni 2022, perluasan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW), dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk perumahan.

Menurut Menkeu, yang sudah diketok Presiden Jokowi adalah insentif PPN perumahan konstruksi.

BACA JUGA: Kabar Baik dari Pak Airlangga untuk Mak-Mak, Dijamin Girang!

"Memang kalau dilihat sektor konstruksi belum meningkat, itu yang masih agak tertinggal," kata Sri Mulyani.

Pemerintah pun akan segera menuangkan insentif PPN DTP untuk perumahan 2022 ke dalam aturan baru.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pemerintah akan lebih selektif dalam memberikan insentif mengingat beberapa sektor industri telah mulai pulih dari dampak Covid-19.

"Kalau manufaktur dan perdagangan mulai bergerak cukup kuat, jadi kami akan menggunakan instrumen itu secara selektif sekarang," ujarnya.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 414,1 triliun untuk Program PEN pada 2022.

"Tiga pos, yakni bidang kesehatan Rp 117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun," tegas Sri Mulyani(antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler