jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil mencapai sasaran inflasi 2024 sebesar 1,57 persen (yoy) terjaga dalam rentang sasaran 2,5 persen±1persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tercapainya target inflasi merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta sinergi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
BACA JUGA: Menko Airlangga Hartarto Tegaskan Komitmen Pemerintah Mendorong UMKM Naik Kelas
Dia menilai tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) berhasil mengendalikan inflasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Terhadap capaian di 2024, kami berterima kasih kepada Gubernur BI, Menteri Dalam Negeri, dan seluruh Kementerian/Lembaga yang bekerja keras agar ini bisa dicapai, dan khusus untuk 2025 yang pertama (harus dilakukan) adalah menjaga inflasi di kisaran 2,5%±1% untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Airlangga dalam Konferensi Pers usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1).
BACA JUGA: Menko Airlangga: Indonesia Memiliki Tonggak Sejarah dalam Penerapan AI
Realisasi inflasi 2024 tersebut menurun dibandingkan 2023 yang sebesar 2,61 persen (yoy) dan merupakan terendah dalam dua dekade terakhir.
Inflasi Indonesia di 2024 juga lebih rendah dibanding beberapa lainnya seperti G-20 yakni Argentina (118 persen yoy), Turki (44,28 persen yoy), Rusia (9,5 persen yoy), dan Amerika Serikat (2,90 persen yoy).
BACA JUGA: Menko Airlangga Ungkap Upaya Pemerintah Jaga Ekonomi Nasional di Tengah Kondisi Global
Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang solid sebesar 4,95 persen (yoy) pada triwulan III-2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain (seperti Prancis 1,20 persen, Inggris 1,00 persen dan Italia 0,5 persen).
WEO IMF mencatat pada Oktober 2024, Indonesia berada di posisi ke-8 dalam daftar ekonomi terbesar dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (GDP) yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) pada 2024. Indonesia mengungguli negara-negara seperti Perancis dengan GDP PPP sebesar USD4,4 triliun dan Inggris dengan GDP PPP USD4,3 triliun.
High Level Meeting TPIP menyepakati tiga langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK tetap stabil dan terkendali. Ketiga langkah strategis dimaksud meliputi menjaga inflasi di 2025 pada kisaran sasaran 2,5 persen±1 persen guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan itu juga untuk menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF) pada kisaran 3,0 persen - 5,0 persen dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.
Peta jalan tersebut mengarahkan pada beberapa upaya seperti memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan, serta memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.
Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus dilanjutkan di 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga. Pemerintah juga akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan tema “Produktivitas untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga”.
Pelaksanaan Rakornas tersebut akan diadakan pada 28 Agustus 2025 di Istana Negara Jakarta dan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Mengenai anggaran Ketahanan Pangan, pada 2025 anggaran tersebut ditujukan untuk melindungi harga pangan di dalam negeri terhadap pengaruh dari gejolak harga pangan dunia, juga untuk memberdayakan petani skala kecil serta mencapai swasembada pangan.
Dalam hal ini, Pemerintah telah mengalokasikan Rp 144,6 triliun yang akan dijalankan melalui berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan produktivitas petani.
“Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui TKD Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik seperti pembangunan jaringan irigasi dan jalan pertanian maupun non-fisik seperti pekarangan pangan lestari, pelayanan penyuluhan pertanian, dan puskeswan,” jelas Menko Airlangga.(jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul