Ajakan Boikot Pelantikan Tak Bisa Anulir Mandat Rakyat ke Jokowi-JK

Senin, 04 Agustus 2014 – 01:01 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengingatkan politisi yang menyerukan ajakan untuk memboikot pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 agar sadar diri. Sebab, semua pihak harus menjunjung tinggi konstitusi.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi bergulirnya wacana tentang pembentukan panitia khusus (pansus) dugaan kecurangan pemilu presiden (pilpres) dan ajakan boikot atas pelantikan Jokowi-JK di Sidang Umum MPR yang disuarakan anggota Komisi II DPR, Gamari Sutrisno. Menurut Hasto, ancaman boikot sidang umum MPR dengan agenda pelantikan Jokowi-JK maupun pembentukan pansus kecurangan pilpres justru mencerminkan ambisi kekuasaan yang berlebihan.

BACA JUGA: Mendagri tak Mau Sembarangan Setujui Pemekaran

“PDIP mengingatkan bahwa dalam berpolitik itu semua pihak harus menjunjung tinggi konstitusi. Konstitusi itu nyawanya demokrasi. Jadi kalau ada ancam-mengancam hanya karena ambisi kekuasaan, selain mencederai suara rakyat, juga tidak elok dalam tradisi politik yang berkeadaban,” ujar Hasto melalui layanan BlackBerry Messenger, Minggu (3/8).

Lebih lanjut Hasto menyarankan pihak-pihak yang menyerukan pemboikotan atas pelantikan Jokowi-JK untuk membaca UUD 1945. Hasto mengatakan, pasal 9 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas mengatur, jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang maka presiden dan wapres bersumpah menurut agama di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

BACA JUGA: Setelah Tim Prabowo, Kubu Jokowi Ikut Kecam Aksi KPU Buka Kotak Suara

“Amanat konstitusi itu menegaskan bahwa  basis dukungan rakyat merupakan legalitas terkuat bagi presiden dan wapres terpilih  yang tidak bisa dianulir oleh aksi partisan seperti yang disuarakan Gamari Sutrisno. Bahkan sejarah mengajarkan, bagaimana Bung Karno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wapres secara aklamasi dalam Sidang PPKI. Karena itulah semua pihak sebaiknya membaca konstitusi dan suasana kebatinan rakyat sebelum bersikap,” pungkas Hasto yang juga juru bicara di tim pemenangan Jokowi-JK.(ara/jpnn)

BACA JUGA: Buka Kotak Suara Tak Seizin MK, Dianggap Bukti Ketimpangan

BACA ARTIKEL LAINNYA... Amien Rais: Jokowi Tak Begitu Sukses, Cuma Besar di Media Saja


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler