jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dari sejumlah perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri bersama para tokoh pegiat kemanusiaan satu suara mengajak masyarakat untuk membantu sesama.
Salah seorang tokoh kemanusiaan Sudirman Said mengatakan, sebuah tindakan kemanusiaan bersama bisa menjadi solusi ampuh dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 saat ini.
BACA JUGA: Mobilitas Warga Jateng Menurun 21 Persen Sejak PPKM Darurat
"Sebenarnya masyarakat mau berkorban bersama-sama saling sharing the pain, yang diperlukan saat ini adalah keterbukaan dan kesediaan pemerintah untuk menjelaskan keadaan sebenarnya," kata Sudirman dalam diskusi daring tentang ajakan solidaritas kemanusiaan, Rabu (14/7).
Sekjen Palang Merah Indonesia ini mengungkapkan ada kecenderungan ketaatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menurun.
BACA JUGA: Kesal Sama PPKM Darurat, Kades Pasang Baliho dengan Foto Pakai Masker di Dahi
Bukan karena tidak mau taat, tetapi karena cemas, ketakutan dan tekanan kebutuhan hidup.
"Yang ditakutkan ketika keadaan begitu buruk, pemerintah menghadapi defisit kepercayaan. Sehingga tindakan-tindakan yang sifatnya terobosan tidak lagi diterima sebagai tindakan yang efektif," ujarnya.
BACA JUGA: Penambahan Pos Penyekatan PPKM Darurat, Petugas Berlakukan Sistem Buka Tutup
Dia mengajak, seluruh masyarakat membantu pemerintah dan negara ini.
Pada kesempatan sama, peneliti ISEAS Singapura dan Universitas Manchester Inggris Yanuar Nugroho mengharapkan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam dan jangan buru-buru mengakhiri PPKM Darurat. Apalagi bila dengan asumsi kasus segera turun.
Yanuar juga menambahkan, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian aturan untuk membantu sektor informal. Kemudian mempertajam strategi vaksinasi dengan dua fokus, mengamankan suplai dan meningkatkan kecepatan vaksinasi. Mempermudah akses pada vaksinasi, dan memastikan vaksin di daerah 3T.
"Pemerintah juga perlu memiliki program perlindungan sosial harus adaptif, dan adanya tata kelola data," ucapnya.
Dan yang terpenting, tambah Yanuar, adalah strategi komunikasi kebijakan. Adanya pesan tunggal agar kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad