jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak delapan catatan dihasilkan dalam diskusi para akademisi Maluku di Ambon, Rabu (26/10). Diskusi yang digagas digagas Dipl. Ekonom Engelina Pattiasina dari Archipelago Solidarity Foundation menghadirkan sekitar 40 akademisi dari beberapa universitas di Maluku.
Salah satu catatan dalam diskusi tersebut, pemerintah pusat diminta untuk mengubah kebijakan yang kurang berpihak kepada pengurangan kemiskinan sehingga mengambil kebijakan yang dapat memperbaiki kesejahteraan di Maluku.
BACA JUGA: Bertemu PGRI, Jokowi: Jangan Ada Prasangka pada Saya
Kedua, pemerintah harus sungguh-sungguh untuk memperhatikan isu sumber daya alam yang benar berorientasi kepada perbaikan ekonomi rakyat dan justru tidak berorientasi politik.
Selanjutnya, ketiga, kebijakan pemerintah untuk menetapkan pengembangan Blok Masela di darat hendaknya diatur dalam peraturan atau keputusan presiden sehingga memiliki landasan legal formal sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta bisa memberikan jaminan kepastian hukum.
BACA JUGA: Maluku Tagih Janji Presiden Jokowi
Keempat, mengingat semua pihak untuk menyadari bahwa biaya pengembangan Blok Masela bukan dikeluarkan investor, tetapi investor hanya sebagai operator untuk menjaminkan sertifikat cadangan Blok Gas Masela untuk mendapatkan biaya pengembangan. Apalagi, semua biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan dalam cost recovery.
Untuk itu, hendaknya Maluku tidak diposisikan sebagai pengemis, karena Blok Masela berada di wilayah Maluku, sehingga wajib untuk menikmati sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan Maluku.
BACA JUGA: Sudding Dorong Pemerintah Sentuh Hendropriyono di Kasus Munir
Pada poin kelima, Presiden Joko Widodo diminta untuk mengingat dan memenuhi janji yang disampaikan ketika mengunjungi Maluku pada 4 April 2016. Saat itu, Presiden berjanji untuk memprioritaskan dan fokus dalam pengembangan sumber daya manusia untuk pengelolaan sumber daya alam. Maluku sangat menantikan janji ini karena merupakan upaya untuk menyiapkan SDM di Blok Masela dan blok Migas yang lain di Maluku.
Keenam, semua representasi atau wakil rakyat asal Maluku di Jakarta hendaknya benar-benar mempertanggungjawabkan amanat rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku. Sebab, meskipun Maluku memiliki kekayaan alam yang sangat kaya, tetapi Maluku hidup dalam kemiskinan di atas kekayaan alam itu.
Ketujuh, semua elemen di Maluku tidak akan diam jika langkah untuk menyoroti situasi dan kondisi di Maluku tidak mendapat perhatian, karena semua elemen akan tetap memberikan sorotan yang lebih luas, baik pada tataran lokal maupun nasional yang lebih representatif.
Menurut Engelina, ketertinggalan yang dialami Maluku saat ini merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan. Karena itu Maluku membutuhkan suatu dorongan besar untuk keluar dari kemiskinan.
Untuk itu, Engelina meminta, semua pihak untuk memastikan rakyat Maluku mendapat perlakuan dan hak yang semestinya dari keberadaan Blok Masela. Karena hal itu akan menjadi pendorong untuk memperbaiki kesejahteraan di Maluku dan kawasan timur.
Rektor Unpatti, M.J Saptenno menilai politik anggaran yang terjadi tidak berpihak kepada pengembangan wilayah yang tertinggal, karena sebagian terbesar anggaran negara masih ditujukan untuk pengembangan wilayah. Padahal sesungguhnya sudah jenuh untuk pembangunan.
"Semestinya anggaran negara diarahkan untuk mengembangkan wilayah tertinggal tetapi memiliki potensi ekonomi untuk berkembang. Maluku menjadi provinsi yang termarjinal dan terpuruk dalam kemiskinan, karena adanya ketidakadilan dalam pengembangan wilayah,” jelas Rektor Unpatti, M.J Saptenno seperti dikutip dalam rilis, Rabu (26/10).
Sementara itu, Dosen Universitas Darussalam, Dayanto mengatakan, selama dua tahun mungkin ada perbaikan yang terjadi di tempat lain, tetapi kalau mau jujur hal itu belum terlihat di Maluku.
“Kalau mau jujur kita harus mengatakan, efek Jokowi belum terlihat di Maluku selama dua tahun ini. Kita harapkan efek itu akan terlihat pada sisa masa jabatan yang masih tiga tahun,” kata Dayanto.
Ketiadaan efek itu, terlihat dari data yang menunjukkan 80 persen wilayah di Maluku berada dalam kategori tertinggal dan itu juga tampak dari angka pengangguran yang cukup tinggi karena berada di urutan kelima. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang belum menunjukkan pengurangan.
Untuk itu, dia berharap, pemerintah menerapkan politik afirmasi bagi Maluku untuk mengejar ketertinggalan. Jika tidak, sangat sulit bagi Maluku untuk mengejar ketertinggalan yang ada,” ujarnya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panitera PN Jakpus Penerima Rasuah Mengaku Salah
Redaktur : Tim Redaksi