Akbar: BLSM Hanya Demi Kepentingan SBY dan Demokrat

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar, Akbar Tanjung menilai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya akan menguntungkan Partai Demokrat. Karena BLSM digelontorkan oleh pemerintah yang kini dipimpin SBY, maka sisi positifnya akan diraup PD.

"BLSM tidak terlepas dari kepentingan partai penguasa yakni Partai Demokrat. Sebab kebijakan kenaikan BBM diputuskan Presiden SBY yang sebelumnya sudah menyiapkan anggarannya dalam APBN-P 2013," kata Akbar di sela diskusi bertema “Setelah Kenaikan BBM: Dampaknya di Bidang Ekonomi dan Politik” di AT Institute, Jakarta, Rabu (3/7).

Mantan Ketum Partai Golkar itu pun memertanyakan pendistribusian BLSM yang ternyata menimbulkan banyak masalah. Menurut Akbar, seharusnya pemerintah sudah menyiapkan antisipasi jika dalam pendistribusiannya ada masalah.

“Memang bagi yang membutuhkan nilainya sangat besar, karena itu persoalan di lapangan harus segera diselesaikan dan kita semua berharap pemberian BLSM tidak dipolitisir dalam arti penyaluran dipercepat dan data yang berhak menerima harus valid,” ujarnya.

Sementara politisi PDI-P, Arief Budimanta menilai alasan pemerintah bahwa APBN bakal jebol jika harga BBM tak dinaikkan, sebagai hal yang sulit dinalar. Sebab, harga minyak dunia sedang turun. Sementara defisit APBN, katanya, bisa dikurangi dengan cara efesiensi dan menekan praktek korupsi.

“Jadi alasan pemerintah untuk menaikan BBM, menurut saya kurang tepat. Pemerintah sebetulnya bisa melakukan efensiensi di segala bidang dan menekan praktek korupsi tanpa harus menaikan harga BBM,” ujarnya.

Sedangkan Ketua DPP Partai Demokrat bidang Keuangan, M Ikhsan Mojo menngakui, BLSM yang diberikan pemerintah memang bukan untuk menghapus kemiskinan. "BLSM hanya bantuan penyangga dalam rangka mengurangi tekanan hidup yang makin berat seiring kenaikan BBM. Setelah itu masyarakat miskin akan bisa menyesuaikan diri," ujar dia. (fas/jpnn)