MAKASSAR - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, meminta para kader partai berlambang beringin itu untuk menghargai sikap politik Jusuf Kalla. Menurut ketua Golkar periode 1998-2004 tersebut, Jika JK memiliki elektabilitas yang tinggi, dan mendapat dukungan yang besar dari masyarakat Indonesia, maka niat untuk maju sebagai calon Presiden tidak boleh dihalangi.
Menurut dia, majunya JK sebagai Capres tentu menjadi bagian dari proses demokrasi di negara ini. Hal itu disampaikan Akbar, saat berkunjung ke Redaksi Harian FAJAR, Kamis 26 Juli kemarin. Dia menjelaskan, dukungan dari masyarakat luas, menjadi lebih penting dan utama, dibandingkan kepentingan partai politik. Partai politik saat ini lebih berfungsi sebagai kendaraan politik, yang dijadikan alat merebut kekuasaan. Dengan kondisi itu, dukungan partai politik belum sepenuhnya mewakili rakyat.
JK selama ini mendapat banyak dukungan dari sejumlah kalangan untuk maju sebagai calon presiden. Terakhir, mantan wakil presiden ini mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Karena itu, keputusan itu harus dihormati. Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakri, kan juga sudah menyampaikan, kader Golkar yang ingin maju, disilahkan tapi melalui parpol lain. Itu adalah pernyataan yang telah membenarkan, JK boleh saja maju. Kalau ada internal yang sebut-sebut JK dipecat kalau maju, itu apa iya?" kata dia. Dia menjelaskan, untuk negara Indonesia yang sedang membangun semangat berdemokrasi, penghargaan terhadap perbedaan, pilihan masyarakat, dan aspirasi masyarakat, tidak layak jika Partai Golkar harus memecat sosok seperti JK.
Akbar menghargai putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, yang menetapkan calon presiden lebih cepat. "Alasan DPP, penetapan calon presiden lebih cepat dilakukan untuk memberi kesempatan lebih banyak bagi Capres untuk mempersiapkan diri dan mengatur strategi. Putusan itu kita hargai, meskipun kita sempat mengusulkan, dan meminta proses rekrutmen kepemimpinan itu lebih terbuka, dan dilakukan " kata dia.
Lebih jauh Akbar mengemukakan, jika sebetulnya, hasil Rapimnas yang digelar Oktober tahun lalu, lebih kepada penerbitan rekomendasi untuk mendorong Ical, sapaan Aburizal Bakrie, untuk menjadi calon presiden. Meskipun, Ical sebetulnya belum memberi jawaban.
Saat ini, kata dia, Golkar terus mencermati perkembangan elektabilitas Ical. "Kita, khususnya Ical, sama-sama menyepakati, elektabilitas Ical setidaknya mencapai 20 persen. Tapi, katanya sudah mencapai 75 persen, meskipun banyak yang bilang, elektabilitasnya tidak sejauh itu. Makanya kita terus memantau perkembangannya," kata dia. Jika tidak mencapai 20 persen, Golkar bisa saja mengambil opsi lain.
Sebelumnya, beberapa hasil riset menunjukkan elektabilitas JK yang cukup tinggi. Salah satu lembaga riset, Soegeng Sarjadi Syndicate, mengungkap, JK akan sangat berpengaruh membuat elektabilitas beberapa pasangan Capres-Cawapres, menjadi paling tinggi. Jika JK disandingkan dengan Prabowo menjadi Cawapres, misalnya, bisa meraih 14,6 persen suara. Demikian halnya jika disandingkan dengan Megawati Soekarnoputri, yang bisa meraih dukungan 13,4 persen suara.
Saat ini, menurut Akbar, JK secara tersirat telah mengatakan kesiapannya untuk menjadi Capres jika saja dicalonkan. Bahkan, jika Golkar memecatnya sampai tiga kali sekalipun, JK mengaku tidak masalah. (sbi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kecewa pada JK, Alasan Ruhut Cabut dari Golkar
Redaktur : Tim Redaksi