JAKARTA - Reformasi membawa perubahan cukup siginifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setelah 14 tahun berjalan, praktik politik dan ketatatanegaraan Indonesia menyisakan berbagai kegalauan. Misalnya tidak ada visi dan arah pembangunan bangsa yang jelas sementara pragmatisme politik dan oligarki makin menggejala di berbagai partai.
"Karena itu transisi demokrasi dan reformasi harus segera diakhiri untuk menghasilkan tradisi politik kenegaraan berjangka panjang dan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di berbagai lembaga dan struktur pemerintahan, harus ikut menyumbangkan pemikiran yang visioner," kata Akbar Tandjung, saat menutup diskusi bertema "Menjawab Permasalahan Bangsa: Sumbangsih Pemikiran Alumni HMI", diselenggarakan Yayasan Bina Insan Cita, di Hotel Kaesar, Jakarta, Sabtu (12/5).
Mantan Ketua Umum HMI ini menjelaskan visi dan arah pembangunan bangsa yang jauh ke depan tidak dimiliki Indonesia, ketika perubahan politik dan kenegaraan terjadi. Yang ada hanya visi misi presiden saja. Padahal ketika Orde Baru, arah pembangunan, jelas berdasarkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara).
“Dalam praktik politik kenegaraan selama reformasi sejak 1999, kita dan elemen masyarakat merasakan ada kekosongan acuan bagi pembangunan masa depan bangsa yang lebih visioner yang komprehensif, baik dari visi-misi presiden terpilih maupun gabungan dari visi misi tersebut dengan pemikiran para tokoh bangsa dan parlemen yang disusun setelah presiden baru terpilih," kata Akbar.
Lebih lanjut mantan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR RI itu menegaskan, negeri ini tidak mungkin kembali ke era Orde Baru. Karena itu perlu segera dirumuskan kepentingan bangsa yang lebih besar dan luas, menyangkut visi masa depan bangsa.
“Menurut saya, presiden terpilih pada pilpres 2014 mendatang harus segera mengundang tokoh bangsa dari berbagai elemen yang mempunyai kredibilitas guna membahas dan menghasilkan visi masa depan yang lebih visioner. Substansinya bisa merupakan gabungan dari visi misi presiden dan juga sumbangan pemikiran para tokoh bangsa,” sarannya.
Jika visi masa depan bangsa itu terbentuk, maka DPR mesti membuat peraturan perundangan yang mendukung visi tersebut. DPR harus serius membuat UU pendukungnya. “Jika visi masa depan bangsa ini terwujud dan bisa dijalankan presiden serta pembantunya, maka kita berharap, Indonesia makin maju,” katanya.
Diskusi HMI ini antara lain dihadiri Yusril Ihza Mahendra, Azyumardi Azra, Taufik Abdullah, Taufik Ismail, Usman Pelly, Bachtiar Effendi, Fachry Ali, Sofyan Effendi, Ibrahim Ambong, Anwar Nasution, dan sejumlah politisi. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Identifikasi Jenazah Butuh Waktu 2 Pekan Lebih
Redaktur : Tim Redaksi