jpnn.com - JAKARTA - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla Akbar Faisal angkat bicara soal DPR yang memutuskan pemilihan kepala daerah yang diserahkan kepada DPRD (Pilkada tidak langsung). Hal itu menurutnya akan menyebabkan peluang terjadinya korupsi lebih besar.
"Akhirnya DPR memilih untuk kembali ke DPRD (pemilihan untuk bupati maupun gubernur). Jadi peluang untuk terjadinya korupsi itu menjadi lebih besar, sayang sekali," kata Akbar di KPK, Jakarta, Jumat (26/9).
BACA JUGA: SBY: Hasil Voting adalah Kemunduran Demokrasi
Akbar datang ke KPK bersama dengan anggota Tim Transisi yang lain seperti Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Akbar Faisal, Rini Soemarno, dan Teten Masduki.
Menurut Akbar, Tim Transisi ingin melibatkan KPK dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sehingga pemerintahan ke depan tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang terjadi di pemerintahan sebelumnya.
BACA JUGA: Bupati Tapanuli Tengah Digarap Sebagai Tersangka
"Ini merupakan upaya kami untuk membuat pemerintahan ke depan itu tidak terjebak kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Jadi hari ini kami datang untuk koordinasi dengan KPK," tandasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bahwa Tim Transisi diundang oleh pimpinan KPK. Agendanya membicarakan mengenai delapan agenda pemberantasan korupsi dan soal pemilihan menteri kabinet Jokowi-JK. (gil/jpnn)
BACA JUGA: SBY Kecewa dengan Hasil Sidang RUU Pilkada
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada di DPRD, PKS: KMP Terbukti Solid
Redaktur : Tim Redaksi