JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan percepatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, dari rencana Oktober menjadi Juli 2012, harus membahas mekanisme penetapan calon presiden (capres) Golkar. Bukan sebaliknya langsung menetapkan capres.
Jika Rapimnas langsung menetapkan satu capres, kata Akbar Tandjung maka publik akan menilai Golkar tidak demokratis.
“Jadi jika ingin percepat Rapimnas, menurut saya agenda utamanya mambahas mekanisme penetapan capres. Itu harus disepakati dahulu,” kata Akbar Tandjung, Sabtu (21/4) menjawab pertanyaan rencana percepatan Rapimnas Golkar yang akan langsung menetapkan Ketua umum Aburizal Bakrie atau Ical sebagai satu-satunya capres Golkar.
Akbar menjelaskan, pada intinya jika Rapimnas dipercepat menjadi bulan Juli, pihaknya tidak masalah. Dengan catatan, agenda pembahasan soal rekrutmen capres, apakah dengan pola konvensi seperti dilaksanakan pada masa kepemimpinannya.
Apabila konvensi tidak disetujui, maka mekanisme rekrutmen capres itu mesti melibatkan semua stake holder atau para pihak yang ada di lingkungan Golkar dan melibatkan infrastruktur partai hingga ke tingkat bawah, bukan hanya DPD I saja.
“Dan yang penting, mekanisme harus dilaksanakan secara demokratis yakni memberi peluang kepada kader dan pimpinan partai yang memiliki peluang untuk ikut dicalonkan. Di Golkar, calon yang mumpuni cukup banyak,” ujar Akbar tanpa menyebut sosok yang pantas dicalonkan.
Menjelaskan soal mekanisme yang demokratis, mantan Ketua DPR RI ini menyatakan, proses dan mekanisme rekrutmen calon pemimpin harus dijalankan oleh Golkar. Sama seperti yang dilakukan untuk memilih calon kepala daerah, melalui tahapan penjaringan, pendaftaran, dan juga dilengkapi dengan survey tentang tingkat popularitas atau keterpilihan calon.
“Ingat, sukses Golkar salah satunya adalah pengembangan demokrasi. Nah, ini ujian bagi Golkar ketika dihadapkan pada persoalan internal. Apakah secara internal kita sudah melaksanakan sistem yang demokratis, khususnya dalam proses penetapan capres? Publik yang akan menilai," ungkap Akbar Tandjung.
Menjawab pertanyaan tentang rencana Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical yang akan menggelar pertemuan paratokoh Golkar membahas soal penetapan capres, seperti diungkapkan Wasekjen Golkar Nurul Arifin, Akbar mengaku belum tahu dan juga belum dihubungi.
“Saya tahu dari media. Sampai saat ini belum dihubungi. Kalupun nanti akan diadakan pertemuan seperti itu, maka proses mekanisme rekrutmen capres secara demokratis, menjadi perhatian utamanya,“ tegas Akbar.
Pola penetapan capres Golkar yang tidak demokratis, pasti akan dinilai negatif oleh masyarakat. Hal ini juga akan mempengaruhi citra Golkar, dan juga figur yang ditetapkan sebagai capres, imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FBR Siap Menangkan Foke-Nara Satu Putaran
Redaktur : Tim Redaksi