jpnn.com - PALEMBANG - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada mantan Kapolres Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, AKBP Dalizon, dalam perkara pemerasan serta gratifikasi atas proyek pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin 2019.
JPU juga menuntut majelis hakim memberikan hukuman denda Rp 550 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, JPU juga menuntut majelis hakim supaya menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa, yakni membayar uang pengganti kerugian negara Rp 10 miliar.
BACA JUGA: AKBP Dalizon Sebut Soal Setoran Rp 500 Juta, Komentar Edi Tegas Banget
Bayaran uang pengganti tersebut wajib diselesaikan selama satu bulan oleh terdakwa. Bila tidak mencukupi, maka dilakukan penyitaan harta benda milik para terdakwa untuk dilelang, atau diganti pidana penjara tambahan selama dua tahun.
“Menuntut majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa AKBP Dalizon dengan hukuman pidana penjara 4 tahun dengan denda Rp 550 juta subsider enam bulan," kata JPU Kejagung Syamsul Bahri Siregar membacakan tuntutan dalam sidang yang diketuai Hakim Mangapul Manalu, Senin (26/9).
BACA JUGA: Kapolri Copot AKBP Dalizon dari Kapolres OKU Timur, Kasusnya Memalukan
Jaksa menyatakan tuntutan itu sebagaimana Pasal 12 e atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 atau Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
"Terdakwa AKBP Dalizon terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti pasal yang didakwakan terhadapnya," kata jaksa.
BACA JUGA: Pemerasan di Bandara Soetta, Saksi JPU Nilai Eks Pejabat Bea Cukai Jalankan Tugasnya
Menurut jaksa, pasal tersebut disangkakan karena terdakwa diduga sudah memaksa mantan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori memberikan jatah uang sebesar 5 persen untuk proyek yang sedang dalam penyidikan Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, yang saat itu dipimpin Dalizon.
Lalu, terdakwa juga meminta jatah sebesar 1 persen untuk pengamanan supaya tidak ada aparat penegak hukum lain yang berupaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada seluruh proyek yang dikerjakan di Dinas PUPR Musi Banyuasin Tahun 2019.
“Terdakwa Dalizon tanpa hak memaksa Herman Mayori untuk memberikan jatah 5 persen dan 1 persen lain, apabila tidak dipenuhi penyelidikan yang dilakukan personelnya itu akan dilanjutkan,” kata jaksa.
Menurut jaksa, permintaan terdakwa itu akhirnya dipenuhi Dinas PUPR Musi Banyuasin dengan memberikan uang senilai Rp 10 miliar, yang diantarkan seseorang staf Dinas PUPR setempat ke rumah terdakwa Dalizon di Palembang. Setelah itu yang bersangkutan memerintahkan anggota Subdit 3 Tipidkor menghentikan proses penyelidikan tanpa melalui proses gelar perkara.
Dari uang Rp 10 miliar tersebut diduga diberikan terdakwa ke rekannya AS secara bertahap.
Kemudian digunakan terdakwa untuk tambahan membeli rumah, tukar tambah mobil, membeli 1 unit mobil sedan Honda Civic, termasuk tabungan dan deposito rekening istri terdakwa dan lainnya yang saat ini sudah disita sebagai barang bukti.
Sementara itu, terdakwa Dalizon melalui penasihat hukumnya menyatakan keberatan atas dakwaan dari JPU Kejaksaan Agung dalam persidangan tersebut sehingga memutuskan mengajukan pleidoi.
Majelis hakim akhirnya menutup persidangan tersebut dan akan membuka kembali pada pada Rabu 5 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang dengan agenda mendengarkan pleidoi terdakwa. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi