jpnn.com - JAKARTA - Babak baru pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan dimulai Senin (20/10) besok. Pasangan yang diusung dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu akan diambil sumpahnya pada sidang paripurna MPR di gedung Parlemen, Jakarta.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito mengatakan meskipun pemerintahan baru mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat, namun Jokowi-JK tak boleh jemawa. Justru dukungan rakyat yang luar biasa ini bisa menjadi momok bila Jokowi-JK tak mampu menjawab harapan rakyat.
BACA JUGA: Jokowi Batal Dzikir di Sunda Kelapa, Jamaah Kecewa
Untuk menjawab harapan rakyat, Arie mengatakan Jokowi telah mempersiapkan langkah awal. Salah satunya adalah Jokowi bertemu dengan para pimpinan DPR, MPR serta DPD, bahkan silaturahminya dengan Prabowo yang memberikan pesan simbolik rekonsiliasi para tokoh memecah kebuntuan mereka.
"Jokowi ingin mengakhiri konflik personal, lalu mentransformasi energi konflik itu menjadi kekuatan bangsa dalam pembangunan," kata Arie kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (19/10).
BACA JUGA: SBY: Silakan Giliran Bapak Berdiri di Sini
Arie menjelaskan Jokowi-JK akan menghadapi tantangan penting dengan menjalankan program-programnya sesuai janji kampanye Pilpres. Tri sakti, Nawacita sebagai prioritas program serta 42 janji yang pernah disampaikan saat kampanye menjadi memori publik, yang terus dicatat sebagai komitmen nasional. Dokumen itu bakal diuji dalam kerja dan tindakan konkrit, ditunggu masyarakat.
"Pemerintahan Jokowi tentu tidak hanya menjawab kebutuhan pemilihnya, namun dipastikan demi kebutuhan masyarakat Indonesia. Besarnya harapan rakyat jangan dianggap beban, tetapi perlu dimaknai sebagai bentuk kepercayaan publik," ucapnya.
BACA JUGA: Bamsoet Nilai Janji Jokowi Terkesan Ambisius
Karenanya kata dia, Pemerintahan Jokowi harus mampu mengolah harapan rakyat menjadi energi bagi kerja pemerintahan. Namun kata dia, dari gelagatnya, rakyat tidak semata berharap, tetapi mereka juga ingin menjadi subjek yang dapat berperan aktif terlibat menyukseskan kerja pembangunan.
"Ini modal awal yang mahal harganya," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPATK Juga Telusuri Rekening Anak dan Istri Calon Menteri
Redaktur : Tim Redaksi