jpnn.com, BOGOR - Selain soal tuduhan sebagai PKI dan antek asing, Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan forum Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 untuk mengklarifikasi isu miring soal tenaga kerja asing.
Dikatakan Presiden Ketujuh RI, urusan tenaga kerja asing (TKA) juga dijadikan isu. Ada yang bilang 10 juta pekerja asing datang dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Jokowi pun langsung menepis hal itu.
BACA JUGA: Suatu Ketika, Pak Kiai Bertanya Apa Benar Jokowi PKI?
"Yang ada adalah kira-kira 23 ribu iya. Saya blak-blakan 23 ribu iya, TKA mereka kerja di sini. Mereka masang turbin, smelter yang kita memang belum siap melakukan itu. Sehingga mereka harus di sini empat sampai enam bulan untuk masang," kata Jokowi.
Suami Iriana lantas menyodorkan data sebagai pembanding. Yakni jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di negara orang. Menurut dia, angkanya adalah sekitar 80 ribu di Tiongkok dan 1,2 juta di Malaysia.
BACA JUGA: Keris di Belakang, Perumpamaan Ngabalin tentang Jokowi
"Malaysia diem aja. Itu yang legal satu koma dua. Ilegal mungkin hampir dua juta. Saya kemarin ketemu PM Mahathir Mohamad. Pak Jokowi, ini banyak tenaga kerja ilegal Indonesia di Malaysia seperti apa. Saya ngomong apa adanya ya itulah yang terjadi bertahun-tahun," ucap Presiden.
Namun demikian, sebagai kepala negara dirinya tetap meminta kepada PM Mahathir memberikan perlindungan, legalisasi kepada WNI yang masuk dan bekerja secara ilegal ke Negeri Jiran.
BACA JUGA: Berbelasungkawa untuk Lombok Utara, Mahathir Hubungi Jokowi
"Sehingga semua gamblang, berapa tenaga kerja kita di Malaysia. Biar jelas. Malaysia enggak ribut. Tenaga kerja kita di Arab Saudi katanya 500 ribu yang legal. Yang ilegal enggak ngerti saya, lebih dari itu pasti," ungkap mantan wali kota Surakarta ini.
Bila dihitung persentasenya, Jokowi menyebut perbandingan TKA dengan jumlah penduduk negeri ini hanya 0,03 persen. Tidak sampai 1 persen. Sementara, di Uni Emirat Arab, jumlah pekerja setara dengan 80 persen warga. Data, ini menurutnya harus dibuka supaya masyarakat mengetahui kebenaran.
"Kenapa investasi kita datangkan? Untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Bukan yang lain. Saya baru buka-bukaan juga baru pagi ini. Mumpung bertemu. Jadi jangan sampai fitnah-fitnah seperti itu terus berkembang. Saya kira tidak baik untuk negara ini," tutur Presiden. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Tahu Siapa Cawapres Jokowi? Ini Kata Hasto
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam