Akhmad Muqowam: Pemerintah Kurang Sosialisasi Program Optimalisasi Danau Rawa Pening

Sabtu, 23 Maret 2019 – 10:11 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam berpose di pinggir Danau Rawa Pening, Ambarawa, Jawa Tengah. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, AMBARAWA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam mengapresiasi, dan menghargai program optimalisasi Danau Rawa Pening yang membentang di antara Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Bawen, dan Banyubiru, Jawa Tengah.

Diketahui, Danau Rawa Pening merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang akan dipulihkan pemerintah. Prioritas pemulihan danau tersebut terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

BACA JUGA: DPD RI dan DPR RI Mampu Ciptakan Sinergitas dalam Membuat UU

Di sisi lain, Muqowam menyayangkan kurangnya sosialisasi program tersebut pada masyarakat sekitar. Apalagi sekitar 3000-an nelayan dari 13 desa sekitar mengandalkan penghidupan dari danau. Mereka terdiri dari nelayan ikan, pencari enceng gondok dan petani budidaya ikan karamba.

"Tentu sebagai Anggota DPD Dapil Jateng, saya sangat ikut mengapresiasi dan menghargai upaya pemerintah. Namun ada sedikit masalah di masyarakat, yaitu belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mengejutkan masyarakat, masyarakat kan perlu persiapan ini itu dan sebagainya," ujar Muqowam saat berkunjung ke Danau Rawa Pening, Jumat (22/3).

BACA JUGA: Akhmad Muqowam: Anggota DPD RI Harus Mampu Bekerja di Ruang Daerah

Sebenarnya, Danau Rawa Pening seluas 2.670 hektar ini sangat berpotensi dikembangkan menjadi destinasi pariwisata taraf internasional. Namun kondisi kawasan rawa hingga kini belum tertata dengan baik, terutama pendangkalan dan lebatnya tanaman eceng gondok yang menjadi salah satu kendala pengembangan Rawa Pening.

Akhmad Muqowam mengakui bahwa memang perhatian pemerintah sudah ada namun belum optimal. "Dulu pernah tidak ada kejelasan siapa sesungguhnya yang mempunyai kewenangan atas Rawapening, bukan saja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahkan Kodam Diponegoro pun ikut terlibat dalam hal Rawa Pening, tetapi sekarang sejak Pemerintahan Jokowi dapat terurai dengan baik soal kewenangan tersebut," ujar Muqowam.

BACA JUGA: Ketua DPD RI: Pemerintah Harus Lebih Memperhatikan Kesejahteraan Petani Lokal

Muqowam mengatakan bahwa dibutuhkan komitmen bersama dalam program rencana penyelamatan Rawa Pening antara seluruh stakeholder juga masyarakat. Salah satunya, melalui pendekatan sosial ekonomi dengan merubah pola pikir masyarakat untuk penyelamatan Rawa Pening agar bisa bermanfaat optimal bagi masyarakat, sebagai bagian dari upaya pensejahteraan masyarakat dan bangsa.(jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah Saatnya Fungsi E-KTP Dimaksimalkan untuk Melayani Masyarakat


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler