jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi IV Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah segera menyelesaikan dugaan masih eksisnya sindikat mafia pupuk subsidi di negara ini.
Tidak tanggung-tanggung, Ketua DPR pun turut menanggapi hal ini yang menunjukkan makin buruknya manajemen pengelolaan pupuk bersubsidi.
BACA JUGA: Polres Nganjuk Ungkap Penyalahgunaan Lebih 100 Ton Pupuk Bersubsidi, Plt Bupati Beri Apresiasi
"Dugaan adanya sindikat mafia pupuk subsidi ini sudah sejak lama. Namun, tindakan tegas yang membuat efek jera masih belum terlihat di lapangan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat Indonesia ini masih terus berlangsung," ujar Akmal dalam siaran pers pada Minggu (30/1).
Politikus PKS ini mengatakan awal Januari terjadi kenaikan pupuk nonsubsidi hingga 100 persen dibanding harga akhir tahun 2021 di berbagai daerah.
BACA JUGA: Kabupaten Pinrang Verifikasi-Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Dengan tingginya harga pupuk nonsubsidi, Akmal sempat memprediksi akan makin membuat kisruh persoalan pupuk subsidi.
Hal ini terbukti bahwa di berbagai daerah, petani mengeluhkan langkanya persediaan pupuk subsidi.
BACA JUGA: Andi Akmal Minta Pemerintah Bertindak Cepat Sikapi Kenaikan Harga Beras
Andi Akmal menambahkan langkanya keberadaan pupuk subsidi, dugaan kuat ada yang bermain dengan menahan stok, merusak distribusi yang ujungnya di lapangan, harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan kekisruhan pupuk subsidi berawal dari data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani.
Ketidaktepatan atau tidak akuratnya data ini menjadi sumber dari segala sumber masalah. Untuk mengurai hal ini, ia menyarankan ada audit ketat di setiap lini sehingga minim penyimpangan.
Akmal mengatakan pemerintah melalui petugas yang melakukan distribusi pupuk subsidi ini mesti orang-orang yang berintegritas tinggi.
"Harus ada kepastian terhadap validasi data ini sehingga yang menerima pupuk subsidi adalah warga atau petani yang memang berhak," tegas Akmal.
Akmal juga mengingatkan jangan sampai petani yang tidak berhak, malah menerima pupuk subsidi, apalagi bila ada pupuk subsidi yang sampai perbatasan luar negara sehingga rentan diselundupkan keluar negeri.
Dia juga mengingatkan kejadian yang kerap terjadi adalah pupuk subsidi digunakan oleh perkebunan-perkebunan besar padahal mereka sangat tidak berhak.
Akmal mendukung langkah PT Pupuk Indonesia yang akan menindak tegas distributor dan kios nakal.
Dia menyarankan untuk menambah pengawasan publik, PT Pupuk Indonesia bila perlu membuat pengumuman daftar nama distributor dan kios nakal sehingga terjadi efek jera.
Berkaitan dengan digitalisasi kios resmi penyalur pupuk subsidi, Akmal mengatakan masih harus terus dikembangkan dan diujicobakan sampai merata di seluruh pelosok Indonesia.
"Saat ini, digitalisasi kios resmi pupuk subsidi masih kurang sosialisasinya kepada petani-petani terutama di daerah yang kurang akses jaringan internet," ujar Akmal.
Ke depannya, kata dia, ini merupakan program yang bagus sehingga mesti dikawal sehingga para petani terbiasa menggunakan sistem ini.
"Saya juga berharap, dimasa yang akan datang, persoalan pupuk subsidi ini makin membaik penanganannya sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas dana negara untuk subsidi pupuk yang berasal dari APBN ini," ujar Andi Akmal Pasluddin.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lihat, Sang Jenderal Tiba-tiba Menghentikan Kendaraan Dinasnya
Redaktur & Reporter : Friederich