jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIIl KH Buchori meminta bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping sosial proaktif mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera ini mengapresiasi langkah Mensos Risma yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran bansos.
BACA JUGA: Kemensos Salurkan Santunan Korban Meninggal Insiden di Margo City
"Pertemuan yang dipimpin Ibu Mensos ini sangat bermanfaat. Bu Mensos tadi langsung memberikan arahan-arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos. Saya minta pihak terkait tadi proaktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi Mensos," kata Buchori mendampingi Mensos di Semarang (4/9).
Dalam pertemuan hadir perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pertemuan membahas penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.
BACA JUGA: Anggaran Kemensos TA 2022 Rp 78,2 Triliun Disetujui
Dari hasil evaluasi, kendala banyak berada pada tiga pihak tersebut. Di antaranya, berupa keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal atau pindah.
Mensos menyatakan Undangan-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif" kata Mensos.
BACA JUGA: Berpartisipasi Aktif Kawal Bansos, 143 Penegak Hukum Terima Penghargaan dari Kemensos
Pada pertemuan itu, Mensos memberikan perhatian pada proses penyaluran PKH pada Tahap II.
Di sini terdapat 2.200 KPM yang tidak transaksi, sebanyak 1.825 KPM ada di Kota Semarang.
Mensos juga menyoroti data KPM BPNT di Kabupaten Semarang. Pada September terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan.
"Kenapa besar sekali. Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan. Dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu," kata Mensos.
Menurut keterangan TKSK, hal ini karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal. Terkait dengan permasalahan tersebut Mensos meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.
Pada akhir pertemuan, Buchori menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Mensos sejalan dengan ajaran agama. Bahwa siapapun yang memperlancar dan mempermudah urusan orang akan dimudahkan pula urusannya oleh Tuhan.
Serahkan Bantuan
Selain memastikan akselerasi penyaluran bantuan, Mensos juga menyapa dan memberikan motivasi kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19 di Pendopo Kabupaten Semarang. Mensos juga menyerahkan berbagai bantuan.
Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos diserahkan bantuan stimulan graduasi PKH untuk dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) @ Rp 2.500.000.
Kemudian bantuan keserasian sosial untuk 2 forum keserasian sosial di Kabupaten Semarang yakni Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang senilai @ Rp 150.000.000, dan 2 forum di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang senilai @ Rp 150.000.000.
Dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos) disalurkan bantuan kewirausahaan bagi Karang Taruna di Kabupaten Semarang yakni Karang Taruna Bina Muda (jenis bantuan traktor mini dan mesin pencacah rumput) dan Karang Taruna Dharma Remaja (Mesin Pencacah Pupuk dan Kipas Angin) dengan total bantuan sebesar Rp55.162.000.
Disalurkan juga bantuan paket vitamin dan masker sebanyak 1.270 paket (7 pcs masker dan vitamin C, D dan Zinc) untuk 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan total bantuan 44.450 paket. Kemudian bantuan penguatan daya tahan tubuh dan pencegahan Covid-19 bagi penerima manfaat di Yayasan Nurul Amal Ambarawa Kabupaten Semarang
(100 Penerima Manfaat @Rp. 150.000), dengan total bantuan Rp75.000.000. Total bantuan dari Ditjen Dayasos sebesar Rp120.162.000.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan bantuan melalui Balai Galih Pakuan Bogor, Balai Wyata Guna Bandung, Balai Budhi Dharma Bekasi, Balai Tan Miyat Bekasi, Balai Besar Prof. DR Soeharso Surakarta, Balai Besar Kartini Temanggung, Balai Melati Jakarta, dan Balai Satria Baturraden. Bantuan berupa kewirausahaan, usaha (warung nasi, las, dan warung soto, steam cuci kendaraan, dan alat pembuatan keset), walker dan nutrisi, dan tongkat penuntun adaptif.
Melalui Balai Anak Antasena Magelang disalurkan bantuan Atensi berupa tabungan (untuk 103 anak), nutrisi (52 anak), kebutuhan dasar anak LKSA (307 anak) dengan total nilai Rp 405.000.000.
Melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin disalurkan bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) untuk 42 KPM di Kota Semarang dengan nilai Rp 840.000.000; untuk 19 KPM di Kabupaten Semarang senilai Rp380.000.000; dan untuk 73 KPM di Kabupaten Kendal senilai Rp 1.460.000.000. Total bantuan RS RTLH menjangkau 134 KPM dengan nilai bantuan Rp 2.680.000.000. (jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia