jpnn.com, JAKARTA - Peneliti bidang pertahanan dan keamanan di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Megaputri Mengko mengatakan, rentetan teror di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur dalam waktu berdekatan telah mendorong pentingnya evaluasi terhadap Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri. Berdasar temuan LIPI, sering terjadi misinformasi antara BIN dan Polri.
Diandra mengatakan, teknologi siber berkembang makin pesat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan teror bom tak bisa diantisipasi.
BACA JUGA: Densus 88 Baku Tembak dengan Terduga Teroris di Surabaya
“Terkadang mereka tahu informasinya. Kalau kita bertanya ke kepolisian, mereka menjawabnya tidak mendapat informasi intelijen,” ujarnya.
Menurut Diandra, hal itu membuktikan adanya misinformasi. “Dan, itu tidak terjadi sekali. Itu menunjukkan koordinasi disana sangat lemah,” kritiknya.
BACA JUGA: Pengakuan Bocah Anak Pembuat Bom Sidoarjo Kepada Kapolri
Lebih lanjut Diandra mengatakan, sebenarnya ada Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang bertemu secara rutin. Dalam pertemuan Kominpus pasti ada koordinasi.
Selain persoalan itu, Diandra juga menyinggung soal revisi UU Antiterorisme. Polemik yang muncul adalah pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
BACA JUGA: Penampung Dana Teroris JAD Surabaya Ditembak di Sidoarjo
Menurutnya, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebenarnya tak perlu revisi undang-undang. Sebab, sudah ada UU TNI.
Hanya saja, UU ini belum secara detail mengatur skema pelibatannya. "Itu PR (pekerjaan rumah, red) dari reformasi yang 20 tahun belum selesai," tegasnya.(rb/feb/mus/mus/JPR)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Drop Out di Unair, IPK Dita Oeprianto 1,47
Redaktur : Tim Redaksi