jpnn.com, BANJAR - Sejumlah aktivis, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pegiat lingkungan, dan pemerhati pemilu menggelar Bedah Buku Hitam Prabowo Subianto; Sejarah Kelam Reformasi 1998, di Kompleks STAIMA, Kota Banjar, Kamis (4/1).
Ada sejumlah harapan yang diutarakan mereka, salah satunya menginginkan proses pemilu nanti berjalan demokratis.
BACA JUGA: Konsolidasi Awal Tahun, Relawan GIM Menjemput Kemenangan Prabowo-Gibran
Pengamat Politik dan Lingkungan Hidup Dede Supriadi mengatakan generasi yang hidup di era Orde Baru merasakan dan melihat secara langsung peristiwa penembakan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa.
Dede berharap peristiwa kelam tersebut tidak terulangi lagi. Dia tidak ingin pelanggaran HAM dan tragedi berdarah terulang.
BACA JUGA: Tegas Suarakan Perubahan, Anies Pesaing Terberat Prabowo
Dede mengungkapkan tujuan Prabowo berkuasa untuk membangkitkan kembali kekuasaan politik orde baru (Orba) di Indonesia.
Dede menyatakan fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi pada hari ini yakni kelakukan jahat para oligarki di mana berlindung di balik kekuasaan rezim yang berkuasa.
BACA JUGA: Utting Research: Elektabilitas Anies Melejit Setelah Debat, Prabowo Anjlok
"Kita harus sadar bahwa kelompok-kelompok pengusaha yang merusak lingkungan di Indonesia pada Pemilu 2024 nanti berdiri di belakang Prabowo dan Gibran" jelas Dede.
Dede juga menilai Prabowo ancaman serius bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sebab, dia menduga kelompok oligarki ada dibelakang Prabowo.
Dede juga mengkritik soal pembangunan Food Estate. Ia mengatakan program itu gagal dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Prabowo Subianto.
Sementara itu, Pegiat Pemilu dan Demokrasi Hasnu Ibrahim mengatakan seperti terungkap dalam buku ini, diduga adannya keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis dan kerusahan Mei 1998.
"Keluarga korban hingga hari ini sedang mendesak pertanggungjawaban negara agar menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini," kata Hasnu.
Sayangnya, lanjut Hasnu, pengadilan hukum itu belum bekerja secara profesional untuk memeriksa sejauh mana dugaan keterlibatan Prabowo seperti tertulis dalam buku ini.
Bahkan, untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM Berat ini, tutur Hasnu, hingga sekarang rekomendasi Komisi III DPR RI untuk membentuk pengadilan ad hoc belum terwujud.
Hal senada disampaikan Aji Muhammad Iqbal. Ia menuturkan pemilih terbanyak pada Pemilu 2024 mendatang adalah milenial dan gen Z. Dia menyarankan kelompok tersebut cerdas dan rasional dalam memilih presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
Milenial dan Gen Z, kata Aji, harus memeriksa rekam jejak dan karya para kandidat. Mereka juga harus menolak keras dinasti politik dan mengutuk upaya mengebiri konstitusi demi melestarikan kekuasaan yang sedang dibangun oleh Jokowi dengan mengamini anaknya Gibran sebagai cawapres.
"Kami berharap pemilu 2024 berjalan secara demokratis, integritas dan martabat agar menjegal para politikus yang memiliki bekas hitam pada sejarah masa lalunya," tutup Aji. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo-Gibran Berkomitmen Mendukung Kemerdekaan Palestina
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga