jpnn.com, JAKARTA - Aktivis Maluku Utara Riswan Lagalante mengatakan Pilkada 2024 yang akan berlangsung menjadi momen yang sangat penting bagi masa depan daerah tersebut.
Dia menegaskan sebagai bagian dari proses demokrasi, pilkada harus dilaksanakan dengan jujur, adil, dan damai.
BACA JUGA: Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum
"Tetapi juga bagi aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat. Dengan menjaga netralitas, pilkada bisa berlangsung dengan hasil yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, tanpa adanya intervensi yang merugikan," ujar Riswan, Minggu (24/11).
Menurut Riswan, sepanjang sejarah Pilkada Maluku Utara, sejumlah pelanggaran dan permasalahan seringkali muncul.
BACA JUGA: Pak Gubernur Ini Menjadi Salah Satu yang Diamankan KPK, Kasusnya Diduga Pungutan Pilkada
Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah pelanggaran yang melibatkan politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan ketidaknetralan aparat keamanan.
Riswan mengatakan pada pilkada sebelumnya, terdapat beberapa laporan tentang adanya pengaruh politik yang kuat dari pihak tertentu, yang dilakukan untuk mengarahkan pilihan pemilih dengan cara yang tidak sah, termasuk distribusi uang untuk memenangkan kandidat tertentu.
BACA JUGA: Hmm, OTT di Bengkulu Diduga Terkait dengan Pungutan buat Pilkada
Selain itu, beberapa laporan juga mencatat adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang memaksa pemilih untuk memilih calon tertentu, ini sebuah pelanggaran yang sangat merusak integritas demokrasi.
"Peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu sangat vital dalam mendeteksi dan menindak praktik-praktik tersebut agar Pilkada tetap bersih," katanya.
Pada pilkada sebelumnya juga, upaya untuk menjaga netralitas aparat keamanan sudah dilakukan, masih ada laporan mengenai keberpihakan aparat di lapangan.
"Dalam beberapa kejadian, pendukung salah satu calon mengklaim bahwa petugas keamanan terkesan lebih mendukung kandidat tertentu, sehingga menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pendukung lainnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Riwan mengatakan tantangan di Pilkada Maluku Utara adalah, terjadinya ketegangan antarpendukung calon juga sering kali memuncak pasca-debat kandidat.
Misalnya, dalam pilkada yang baru saja berlangsung, debat kandidat menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk melihat sejauh mana kredibilitas dan visi misi para calon.
"Namun, tak jarang, pasca-debat, ketegangan antara pendukung calon yang berbeda memunculkan insiden-insiden kekerasan atau kekacauan," tuturnya.
Salah satu insiden yang patut dicatat terjadi pada debat kandidat pilgub beberapa waktu lalu, di mana para pendukung salah satu calon saling berhadap-hadapan setelah debat, menciptakan kerusuhan kecil yang melibatkan tindakan saling serang.
"Kejadian seperti ini bukan hanya merugikan pihak yang terlibat langsung, tetapi juga merusak citra pilkada itu sendiri, dan menciptakan ketakutan bagi masyarakat yang berpotensi mengurangi partisipasi pemilih," katanya.
Meskipun demikian, bukan berarti situasi ini tak dapat dikelola. Di sinilah pentingnya peran aparat keamanan, lembaga penyelenggara pemilu, dan terutama masyarakat, untuk menjaga agar ketegangan yang ada tidak berkembang menjadi konflik besar.
Untuk memastikan pilkada yang damai di Maluku Utara, Riswan menyarankan diperlukan solusi politik kultural yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat umum.
"Salah satu pendekatan yang efektif adalah mengedepankan prinsip demokrasi kultural, yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan, kedamaian, dan persatuan, terlepas dari latar belakang suku, agama, atau pilihan politik," bebernya.
Riswan menambahkan tokoh agama dan adat di Maluku Utara memiliki pengaruh besar dalam membangun kedamaian sosial.
Sebab, para tokoh agama dapat berperan sebagai penyejuk di tengah ketegangan politik, mengingatkan umat dan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah.
"Mendorong mereka untuk berperan aktif dalam mengedukasi pemilih tentang pentingnya memilih berdasarkan visi, bukan sentimen negatif terhadap calon lain, akan sangat bermanfaat," ujarnya.
Lebih lanjut, masyarakat perlu diajak untuk berpikir kritis, untuk tidak terjebak pada isu-isu hoaks atau fitnah yang seringkali muncul menjelang pemilihan.
Kampanye yang lebih berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi dapat menjadi daya tarik yang lebih positif daripada kampanye hitam yang hanya mengundang permusuhan.
Jika terjadi ketegangan, dialog antarkelompok pendukung calon dapat menjadi solusi untuk meredakan ketegangan.
"Misalnya, melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati untuk menjadi mediator antara kedua belah pihak yang berselisih," tuturnya.
Menurut Riswan, lembaga seperti KPU dan Bawaslu harus lebih tegas dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada, termasuk mengatasi potensi konflik yang muncul di lapangan.
Riswan menuturkan netralitas aparat keamanan harus dijaga dengan sangat ketat. Polri, TNI, dan aparat lainnya harus bertindak secara profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis.
"Jika terdapat laporan ketidaknetralan, maka harus ada tindakan yang tegas agar tidak menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pilkada," jelas Riswan.(mcr10/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul