jpnn.com, JAKARTA - Ketua SETARA Institute Hendardi mengkritisi glorifikasi tentang penguasa Orde Baru (Orba) Soeharto jelang Pemilu 2019. Menurutnya, publik harus diberi informasi lain tentang catatan negatif era Presiden Kedua RI itu.
"Glorifikasi nama Soeharto perlu ditandingi dengan pendapat berbeda dan dilengkapi dengan sejumlah informasi agar kita tidak terperangkap dalam kultus pribadi," kata Hendardi melalui pesan tertulis ke media, Sabtu (8/12).
BACA JUGA: Ini Daftar 10 Kota dengan Toleransi Terendah
Hendardi mengatakan, sebenarnya sudah banyak studi tentang Soeharto yang dilakukan para ahli sejarah, ekonomi, politik hingga militer. Studi khusus tentang karier Soeharto di militer menunjukkan jenderal besar asal Yogyakarta itu menempati posisi strategis di TNI setelah peristiwa G 30S/PKI.
Menurut Hendardi, semula Seharto dipercaya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Kariernya melesat setelah pesaingnya di TNI AD seperti Ahmad Yani dan sejumlah jenderal lainnya terbunuh dalam peristiwa G 30S/PKI.
BACA JUGA: Pendukung Romantisme Orba Sepertinya Dahulu Penindas
Hendardi menjelaskan, petinggi TNI AD yang tersisa kala itu adalah Soeharto dan Mayjen Pranoto Reksosamodra. Selanjutnya, Presiden Soekarno menunjuk Pranoto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat (AD).
Namun, kata Hendarso, pada 14 Oktober 1965 Soeharto sukses meraih jabatan Panglima AD merangkap Panglima Kostrad. Soeharto juga menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).
BACA JUGA: Desak Jokowi Cekatan Tarik Uang Negara di Yayasan Supersemar
"Kebesaran Soeharto adalah sukses memborong tiga jabatan panglima militer sekaligus hanya dalam dua minggu saja," kata Hendardi.
Namun, pegiat hak asasi manusia (HAM) itu mencatat adanya kondisi mencekam pada era 1965-1966. Hendardi mengatakan, korban operasi pemulihan keamanan dan ketertiban itu mencapai 500 ribu orang.
Menurutnya, hitungan 500 ribu jiwa itu merupakan angka moderat. Sedangkan 1,6 juta orang dijebloskan ke penjara.
"Kebesarannya adalah catatan rekor jumlah korban pembantaian, serta penahanan warga negara secara sewenang-wenang," ujar Hendardi.
Hendardi juga menyoroti invasi militer ke Timor Timur (1975-1976), pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998), pembunuhan misterius (1982-1984), dan pembataian Tanjungpriok (1984). Semua terjadi di era Soeharto.
Bahkan, Soeharto kala itu disanjung hingga diberi gelar Jenderal Besar seperti halnya Sudirman dan AH Nasution. Menurut Hendardi, meroketnya karier militer Soeharti berkat cerita dari Serangan Umum 1 Maret 1949 hingga horor pembantaian 1965-1966 yang dibumbui kisah kepahlawanannya.
Hendardi juga menyodorkan catatan kritisnya tentang kata ‘pembangunan’ yang selalu digembar-gemborkan di era kekuasaan Soeharto. Menurutnya, Soeharto diberi gelar Bapak Pembangunan meski Indonesia mengalami penggundulan hutan, penggusuran, penindasan buruh dan eksploitasi sumber daya alam.
Yang juga jadi sorotan adalah dugaan korupsi Soeharto. Mengutip sebuah pemberitaan hasil investigasi, Hendardi mengatakan bahwa Soeharto sebagai presiden digaji USD 1.764.
Namun, kekayaannya luar biasa. Bahkan kekayaan Soeharto dan keluarganya diperkirakan mencapai kisaran USD 15 miliar hingga USD 73 miliar.
"Jumlahnya mengalahkan penguasa Filipina Ferdinand Marcos dan penguasa Zaire Mobutu Sese Seko," imbuhnya.
Kekayaan keluarganya bersumber dari dua sayap. Yaitu kerajaan bisnis keluarga dan kerabat, serta puluhan yayasan sebagai pengumpul dana.
Hendardi mencontohkan Yayasan Supersemar yang kini diwajibkan mengembalikan uang ke negara sebesar Rp 4,4 triliun. “Itu baru satu yayasan,” katanya.
Karena itu Transparency International, New York Times serta Forbes menjuluki Soeharto sebagai Presiden Terkorup Sedunia. Sedangkan sebuah koran nasional terbitan 4 Juli 2014 menyebut Soeharto sebagai Diktator Terkorup.
Sedangkan sejumlah pakar sejarah dan politik antara lain Robert Cribb, John Taylor, hingga Ben Anderson meneliti tentang kekejaman di era Soeharto. "Begitulah kebesaran Soeharto yang telah dicatat oleh beberapa lembaga dan banyak media. Dengan kebesaran yang sempurna itu, maka kampanye macam apa lagi yang mau dibesar-besarkan?" ujarnya.(gwn/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ogah Perkarakan Basarah, Golkar Sudah Move On dari Pak Harto
Redaktur : Tim Redaksi