jpnn.com - JAKARTA - Penempatan Susan Jasmin Zulkifli sebagai lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang ditentang warga setempat, masih menjadi polemik.
Ini menyusul imbas masalah tersebut, yakni polemik panas antara Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan pihak Kemendagri.
BACA JUGA: BUMN Gandeng Pemda DKI Bangun 4 Bendungan di Bogor
Pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang mengatakan bahwa seseorang jabatan harus the right man on the right place atau the right man on the right job, dibalas Ahok dengan mengatakan peraih Bung Hatta Award itu tidak paham konstitusi.
Direktur The Jakarta Institute, La Ode Ahmadi, menyebut pernyataan Ahok itu tidak beretika. Pernyataan Ahok itu menunjukkan bahwa dia tidak akan menuruti aspirasi warga Lenteng Agung. Sekaligus, menyerang Gamawan, yang notabene secara struktur pemerintahan, merupakan atasan Ahok.
BACA JUGA: Tiga Calon Sekda DKI Segera Ditentukan
"Pernyataan Ahok merupakan bentuk pelecehan dan provokatif sehingga dapat dikatakan melanggar etika kepemimpinan," ujar La Ode Ahmadi, dalam pernyataan sikapnya, Rabu (2/10).
Dia juga meminta Ahok untuk belajar menyesuaikan diri dengan masyarakat yang dipimpinnya. "Sehingga dia mampu berjalan bersama dengan masyarakat sebagai cita-cita otonomi daerah," kata dia.
BACA JUGA: Tawuran di Jakarta Makin Memprihatinkan
La Ode juga berharap agar Pemprov DKI Jakarta bisa selektif dalam penempatan pejabat publik, dengan mempertimbangkan aspek sosiokultural serta tipikal masyarakat setempat.
Dia merujuk PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, yang antara lain mengatur bahwa syarat menjadi lurah antara lain harus mempunyai kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat.
"JIka seorang pemimpin tidak sesuai dengan tipikal masyarakat setempat, justru akan mengganggu kinerja birokrasi sebagai pelayan publik," kata La Ode. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Pastikan Dana Siluman Rp13 M Dikembalikan
Redaktur : Tim Redaksi