"Jika parpol-parpol korup diizinkan ikut pemilu dan menang lagi, maka keadaan negara ini tidak akan mengalami perbaikan, bahkan tambah parah," kata Budi, pimpinan demo saat berorasi di depan Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (7/11).
Dengan pengalamannya dan kepiawaiannya, lanjut Budi, para politisi korup itu mampu menggunakan celah-celah hukum yang ada, mereka akan lakukan korupsi lagi secara lebin intens. "Kami minta, parpol yang kadernya terlibat korupsi seperti Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP dan PKB dicoret sebagai peserta Pemilu 2014," pintanya lagi.
Pendemo lainnya, mantan aktivis Kelompok Cipayung, Harry Ara menambahkan kalau parpol tersebut ikut Pemilu 2014 dan menang lagi, maka keadaan negara yang sudah runyam ini, makin tambah runyam lagi.
"Selama mereka berkuasa di Senayan, ternyata juga tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Lihat saja, fungsi legislasinya lemah. Terbukti, jumlah UU yang dihasilkan DPR tidak memenuhi target, kualitasnya juga payah, sehingga begitu RUU yang disahkan menjadi UU, banyak yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan kalah. "Ini memalukan," ujar Ara.
Fungsi pengawasannya juga lemah, sehingga DPR tak bisa diandalkan sebagai lembaga kontrol yang tangguh sebagaimana yang didambakan masyarakat. Demikian juga dalam pelaksanaan fungsi budget, ini malah konyol. Penggunaan hak budget sering digunakan sebagai ajang kongkalingkong untuk menggelembungkan anggaran demi kepentingan pribadi dan partainya.
"Jadi, buat apa parpol-parpol korup yang kini berkuasa di Senayan itu diizinkan ikut pemilu 2014? Mereka tidak bisa menjadi alat perjuangan untuk memakmurkan rakyat. Keberadaan mereka tidak membawa manfaat bagi rakyat banyak. Orientasi mereka hanya cari uang dan kekuasaan atau kedudukan, tidak ada yang lain," kata Ara.
Dia menuturkan, rakyat kecewa terhadap parpol-parpol besar yang korup tersebut, karena sudah dikasih kesempatan berkuasa tapi tidak digunakan secara baik untuk memperbaiki negara. Mereka malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi, kesimpulannya, partai-partai besar tersebut tidak layak jadi peserta Pemilu 2014.
Menurutnya, ada baiknya para anggota KPU yang dipercaya negara menjadi pelaksana atau wasit pemilu, memberi kesempatan dan peluang yang lebih luas kepada partai-partai yang masih relatif bersih. Karena partai-partai tersebut lebih memberikan harapan baru bagi terjadinya perbaikan di negeri ini daripada partai-partai korup tersebut.
Ditegaskannya, masyarakat akan gigit jari lagi jika partai-partai politik yang korup tersebut menang pemilu dan menjadi penguasa di negeri ini lagi. Sebagai anak bangsa yang menginginkan perbaikan, dia mendesak kepada para anggota KPU untuk tidak puas hanya berfungsi sebagai sarana administratif pelaksana pemilu saja, tapi juga harus memikirkan kepentingan yang lebih besar demi terciptanya perubahan di negeri ini.
"Tapi kita juga ingatkan dan minta agar para anggota KPU jangan ada yang main-main. Jangan gunakan jabatan sebagai batu loncatan untuk menggapai kedudukan yang lebih besar. Sudah banyak contohnya, anggota KPU yang jadi ‘agen’ parpol tertentu sehingga setelah pemilu dan partai tersebut menang, akhirnya mereka mendapatkan jabatan pula," kata Ara lagi. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantah Minta Jatah, Sumaryoto Bakal Perkarakan Dahlan
Redaktur : Tim Redaksi