jpnn.com - JAKARTA - Permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan ditanggapi positif oleh Anggota Komisi II DPR, Arwani Thomafi.
Dia menilai di sekolah pencetak pamong itu memang banyak masalah yang belum dituntaskan. Selain itu, politikus PPP tersebut menilai dengan mengusulkan pembubaran IPDN, Ahok mungkin sedang menyimpulkan ada problem mendasar di IPDN dan hal tersebut menurut tidak bisa dikesampingkan.
BACA JUGA: Tingkatkan Performa, Gelar Team Building
"Kita lihat memang beberapa kejadian atau peristiwa yang terkait dengan praja-praja di IPDN itu adalah salah satu yang barangkali sering kita dengar, dan itu jadi problem," kata Arwani di gedung DPR Jakarta, Selasa (8/9).
Selain soal komitmen melahirkan out put yang baik, Arwani juga menyoroti hal yang sama sebagaimana disampaikan Ahok, yakni rekruitmen mahasiswa IPDN yang tidak transparan.
BACA JUGA: Ahok Ingin IPDN Dibubarkan, Prabowo: Kalau Ngomong Disaring Dulu
"Jadi dua hal itu, yang pertama soal seleksi praja dan yang kedua soal out put komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, itu yang kita harapkan muncul dari praja-praja IPDN," jelasnya.
Namun, Arwani tidak serta merta mengamini dorongan Ahok ke presiden supaya IPDN dibubarkan. Dia justru menyentil pemerintah yang seharusnya memberikan perhatian serius terhadap beragam masalah yang terjadi di IPDN.
BACA JUGA: Pemerintah Mau Enaknya Sendiri!
"Problem-problem itu tentu harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurut saya, untuk menyelesaikan problem itu bukan lalu IPDN yang dibubarkan. Itu program bagus, positif, untuk menciptakan kader-kader bangsa yang duduk di pemerintahan, tetapi jika pemerintah tidak serius memperbaiki IPDN, tentu desakan-desakan seperti itu akan terus disampaikan," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh! Ikut Program Sertifikasi, Guru Harus Bayar Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi