JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan (Dirjen Adminduk) Kemendagri, Irman, mengakui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 190 juta yang diserahkan pemerintah ke Komisi Pemilihan umum (KPU), belum sempurna 100 persen.
Namun, dia membantah jika disebut DP4 yang akan menjadi basis data penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2014 itu banyak kekurangan.
Irman menjelaskan, dari 190 juta data penduduk di DP4 itu, terbagi dalam dua ketegori. Yakni kategori sudah dijamin 100 persen ketunggalan datanya dan data yang belum mencapai 100 persen.
"Nah, ini masih terus kita bersihkan dengan sistem SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) online," terang Irman di gedung Kemendagri, Jumat (1/3).
Dia menjelaskan, dengan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), maka nantinya data ganda akan bisa dibersihkan dari DP4. Misalnya ada yang membuat E-KTP ganda, dengan mengubah nama tapi tanggal lahir sama, tetap akan bisa terdeteksi saat dilakukan perekaman e-KTP.
Karena itu, untuk menyempurnakan DP4, mulai Senin pekan depan, kemendagri mengerahkan 200 pegawai untuk disebar ke seluruh kecamatan. Tentunya, karena jumlah pegawai terbatas, akan dilakukan secara bergelombang, dari satu daerah ke daerah lain, yang ditargetkan kelar Juni 2013.
Pegawai dari Ditjen Adminduk ini akan menemui para bupati, dengan mambawa data warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. "Kita dorong agar segera melakukan perekaman e-KTP agar bisa masuk DP4," ujar Irman.
Sebelumnya, Jumat (2/3), anggota KPU RI Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa DP4 yang diterima dari pemerintah masih banyak kekurangan. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih justru terdaftar dalam DP4. (sam/jpnn)
Namun, dia membantah jika disebut DP4 yang akan menjadi basis data penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2014 itu banyak kekurangan.
Irman menjelaskan, dari 190 juta data penduduk di DP4 itu, terbagi dalam dua ketegori. Yakni kategori sudah dijamin 100 persen ketunggalan datanya dan data yang belum mencapai 100 persen.
"Nah, ini masih terus kita bersihkan dengan sistem SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) online," terang Irman di gedung Kemendagri, Jumat (1/3).
Dia menjelaskan, dengan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), maka nantinya data ganda akan bisa dibersihkan dari DP4. Misalnya ada yang membuat E-KTP ganda, dengan mengubah nama tapi tanggal lahir sama, tetap akan bisa terdeteksi saat dilakukan perekaman e-KTP.
Karena itu, untuk menyempurnakan DP4, mulai Senin pekan depan, kemendagri mengerahkan 200 pegawai untuk disebar ke seluruh kecamatan. Tentunya, karena jumlah pegawai terbatas, akan dilakukan secara bergelombang, dari satu daerah ke daerah lain, yang ditargetkan kelar Juni 2013.
Pegawai dari Ditjen Adminduk ini akan menemui para bupati, dengan mambawa data warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. "Kita dorong agar segera melakukan perekaman e-KTP agar bisa masuk DP4," ujar Irman.
Sebelumnya, Jumat (2/3), anggota KPU RI Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa DP4 yang diterima dari pemerintah masih banyak kekurangan. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih justru terdaftar dalam DP4. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei Puskaptis, Gatot-Tengku Teratas
Redaktur : Tim Redaksi