jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, International Monetary Fund (IMF) memperingatkan dampak lanjutan pandemi Covid-19 pada 16 April 2022.
Hal tersebut diperparah oleh dampak akibat perang Rusia-Ukraina .IMF menyebutnya sebagai krisis di atas krisis.
BACA JUGA: Bamsoet Apresiasi Aksi P3AU Berkolaborasi dengan TNI AU & FKPPI Adakan Vaksin Booster
Dalam menjalankan Presidensi G20 serta menyambut KTT G20 yang puncaknya diselenggarakan di Bali pada akhir 2022, pemerintah harus bisa menyampaikan proposal yang komprehensif.
Tujuannya, mencegah dan menanggulangi berbagai kerusakan karena krisis ini.
BACA JUGA: Bamsoet: Tidak Ada Alasan Goreng Isu Penundaan Pemilu
"Perang Rusia dan Ukraina telah berimplikasi pada harga komoditas, perdagangan, dan pasar finansial global,'' ungkapnya.
Berbagai harga komoditas terkait konsumsi rumah tangga dan energi yang makin tidak terkendali menyebabkan inflasi.
BACA JUGA: Bamsoet Ajak Masyarakat Berikan Perhatian Kepada Anak Yatim, ini Tujuannya
Setelah lebih dari 40 tahun, Amerika Serikat pada Maret 2022 turut merasakan inflasi tertinggi sejak 1982. Hal ini bisa memengaruhi mitra bisnis Amerika Serikat di berbagai belahan dunia.
Misalnya, Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, Jepang, hingga Korea.
''Apabila sampai terjadi supply and demand yang tidak normal, dunia bisa jadi menuju kelesuan ekonomi," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (18/4).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, untuk menghadapi krisis ini, pemerintah Indonesia harus menggalang soliditas dari berbagai elemen di dalam negeri.
Para elite politik harus bahu-membahu membangun solidaritas untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa.
Berbagai kegaduhan bangsa yang tidak produktif harus segera dihentikan.
Seluruh energi bangsa harus disalurkan untuk pemulihan dan penguatan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina.
"Bank Dunia (World Bank) pada 5 April 2022 mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 bagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia,'' ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas Kemenkeu (kepala KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan koordinasi.
"Sehingga inflasi bisa terkendali, stabilitas moneter dan sistem keuangan terjaga, serta kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor prioritas mendukung pertumbuhan ekonomi," tandasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi