jpnn.com, PURWOKERTO - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq menyoroti pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia soal usulan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.
Bahlil sebelumnya mengeklaim para pengusaha menginginkan agar Pemilu 2024 diundur, dengan alasan dunia usaha mulai bangkit kembali setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.
BACA JUGA: Usulkan Penundaan Pemilu, Bahlil Dinilai Sedang Caper ke Presiden
Ahmad Sabiq menilai alasan yang disampaikan tersebut tidak fundamental atau mendasar.
Bahkan, alasan tersebut dinilai terkesan mengada-ada.
BACA JUGA: 5 Oknum Polisi Dijatuhi Sanksi, Penyebabnya Memalukan
Menurutnya, ketika Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai dengan waktunya justru dapat menjadi ruang yang segar bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi.
"Artinya itu alasan (Bahlil) yang mengada-ada. Tidak ada argumen yang kuat untuk menunda Pemilu 2024," ujar Ahmad Sabiq di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (12/1).
BACA JUGA: Jenderal Dudung Jajal Helikopter Apache, Luar Biasa
Sabiq justru menilai jika Pemilu 2024 diundur, maka tidak menutup kemungkinan akan ada protes dari masyarakat, terutama dari para aktivis demokrasi yang melihat penundaan sebagai pencederaan demokrasi.
"Pemilu itu dilakukan secara berkala. Itu kan mekanisme seleksi pejabat publik yang dilakukan secara berkala," katanya.
Sabiq juga menilai mekanisme pemilu akan hilang jika pelaksanaannya diundur.
Dia kemudian membandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 yang sempat ditunda pelaksanaannya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada 2020 sempat diundur karena alasan keamanan jiwa akibat COVID-19.
"Itu bisa diterima secara rasional," kata dosen pengampu mata kuliah Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu ini.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia pada hari Senin (10/1) menyebut para pelaku usaha di Indonesia ingin agar Pemilu 2024 diundur.
Alasannya, karena situasi dunia usaha mulai bangkit kembali setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.
Dalam pernyataannya, Bahlil mengungkap langkah memajukan atau memundurkan pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia.
Hal ini pernah terjadi pada Orde Lama dan peralihan Orde Baru ke Reformasi.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang