JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto menerangkan kalau pun ada kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus ada penjelasan yang sangat rasional kepada masyarakat.
Wiranto menyatakan, masyarakat Indonesia memang penurut dan selalu taat terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah. Namun bukan berarti mereka dianggap tidak tahu.
"Mereka harus tahu, dalam arti apa yang diputuskan pemerintah merupakan suatu posisi yang dikatakan mandat dari rakyat," ujar Wiranto di DPR, Jakarta, Jumat (19/4).
Menurut Wiranto, pada saat memberikan keputusan yang berdampak kepada rakyat, pemberi mandat harus menjelaskan apa argumentasinya sampai masyarakat memahami betul apa alasan menaikan BBM. Sehingga saat BBM dinaikkan tidak terjadi gejolak.
Dengan memberitahu argumentasi kepada masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada rakyat terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Karena yang terpenting sebenarnya bagaimana kepercayaan dibangun antara si pemberi mandat dengan pelaksana mandat.
"Selama kepercayaan ini tidak terbangun atau luntur apa pun yang dilakukan pemerintah akan direspon negatif oleh masyarakatnya. Tapi kalau kepercayaan sudah muncul kuat, ada keterbukaan informasi antara pemberi mandat dan penerima mandat semua saya kira akan baik-baik saja," tandasnya. (gil/jpnn)
Wiranto menyatakan, masyarakat Indonesia memang penurut dan selalu taat terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah. Namun bukan berarti mereka dianggap tidak tahu.
"Mereka harus tahu, dalam arti apa yang diputuskan pemerintah merupakan suatu posisi yang dikatakan mandat dari rakyat," ujar Wiranto di DPR, Jakarta, Jumat (19/4).
Menurut Wiranto, pada saat memberikan keputusan yang berdampak kepada rakyat, pemberi mandat harus menjelaskan apa argumentasinya sampai masyarakat memahami betul apa alasan menaikan BBM. Sehingga saat BBM dinaikkan tidak terjadi gejolak.
Dengan memberitahu argumentasi kepada masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada rakyat terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Karena yang terpenting sebenarnya bagaimana kepercayaan dibangun antara si pemberi mandat dengan pelaksana mandat.
"Selama kepercayaan ini tidak terbangun atau luntur apa pun yang dilakukan pemerintah akan direspon negatif oleh masyarakatnya. Tapi kalau kepercayaan sudah muncul kuat, ada keterbukaan informasi antara pemberi mandat dan penerima mandat semua saya kira akan baik-baik saja," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong Perempuan Nyemplung Politik
Redaktur : Tim Redaksi