Alasan KLB, Siti Setujui Penunjukan Langsung

Kamis, 26 April 2012 – 22:11 WIB
Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah saat bersaksi pada persidangan atas Mulya Hasjmy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/4). Foto : Arundono W/JPNN

JAKARTA - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadillah hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/4) sebagai saksi persidangan kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) dengan terdakwa Mulya Hasjmy. Pada persidangan tersebut Siti mengaku pernah memberi persetujuan untuk melakukan penunjukan langsung pada proyek alkes.

Menurut Siti, penunjukan langsung itu dilakukannya karena situasi yang mendesak. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Mien Trisnawati itu Siti memaparkan, pada tahun 2005 terjadi banjir bandang di Kutacane, Nangroe Aceh Darussalam yang mengakibatkan 21 orang tewas, 66 orang dirawat dan 3000 orang lainnya terpaksa mengungsi. "Sedangkan rumah sakit yang ada di sana tidak mempunyai alat-alat standar yang lengkap," katanya.

Maka dimulailah pengadaan alkes dalam waktu yang mepet. Setelah dikaji, maka dimungkinkan untuk melakukan penunjukan langsung. Siti pun mengaku sudah mendapat masukan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Depkes waktu itu, Sjafii Ahmad bahwa penunjukan langsung dimungkinkan karena terjadi Kondisi Luar Biasa (KLB) akibat bencana. "Banjir bandang mati 21 orang itu KLB," tandasnya.

Sementara saat ditanya tentang pihak yang memberi ide penunjukan langsung, Siti langsung menyebut nama Mulya Hasjmi. "Dia berhak karena menjabat Kapus (Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan)," katanya.

Seperti diketahui, Mulya Hasjmy menjadi terdakwa dugaan korupsi alkes tahun 2005. Kasus tersebut berawal ketika RS Sulianto Saroso dan RS Haji Sahudin di Aceh Tenggara mengajukan permohonan pengadaan alkes. Saat proyek tersebut Mulya adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Mulya membuat usulan agar proyek pengadaan senilai Rp 15,5 miliar itu dilakukan penunjukan langsung. Siti Fadillah yang saat itu menjadi Menkes pun memberikan persetujuan dan ditunjuklah PT Indofarma sebagai rekanan Depkes.

Namun dalam proyek itu muncul kerugian negara Rp 6,1 miliar. Dalam perkara yang awalnya disidik Mabes Polri ini, Siti juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. (ara/jpnn)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Terganjal Syarat Administrasi, Batavia Gagal Angkut Haji


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler