“Tidak benar ada intervensi dari legislatif, yudikatif, eksekutif terhadap BPK dalam rangka pemeriksaan ini. Setiap perkembangan dan proses dibahas dalam sidang BPK,” kata Hadi, saat jumpa pers, di Kantor BPK, Kamis (24/10).
Lantas bagaimana dengan selentingan kabar ada intervensi kepada BPK untuk menghilangkan sejumlah nama seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng di dalam auditnya? Hadi enggan menjelaskan. Ia mengaku, sebenarnya ingin menceritakannya tapi tidak bisa karena terbentur oleh kode etik dan Undang-undang yang tidak memungkinkan.
Tapi, pada 31 Oktober 2012 nanti ketika BPK menyerahkan hasil audit kepada DPR dan aparat penegakan hukum, Hadi berjanji akan memberikan keterangan.
“Kalau sekarang bukan tidak mau, tapi karena kode etik kami harus tetap menjaga,” kata Hadi. “Tapi, itu nanti akan terjawab semua pada 31 Oktober,” tegasnya.
Soal pernyataan salah satu pimpinan BPK, Taufiqurahman Rukie yang menyatakan di media bahwa BPK diintervensi, kata Hadi, itu sudah tidak ada masalah. “Saudara-saudara adek-adek sudah lihat semua, setelah itu sudah diralat oleh bapak anggota tersebut. Jadi, itu sudah selesai,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota BPK, Rizal Djalil, menegaskan bahwa tidak boleh dari pihak manapun mengintervensi BPK. "Karena ini lembaga negara tidak bisa diintervensi. Kalau ada dari siapa itu? Kita tidak peduli dari pihak manapun bahkan dari kekuasaan tidak boleh intervensi," katanya, kepada wartawan, Rabu (24/10) pagi.
Bahkan, lanjut dia membandingkan, ketika BPK mengaudit kasus flu burung yang nilainya mencapai ratusan miliar, tidak ada intervensi sama sekali. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Neneng Kembali Mendekam di Rutan KPK
Redaktur : Tim Redaksi