jpnn.com - JAKARTA -- Menkopolhukam Djoko Suyanto mengungkapkan pihaknya setuju jika memang ada rencana pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk saksi partai politik pada Pemilu 2014. Menurutnya, pengalokasian anggaran itu penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan transparan.
"Ini kan sebagai amanat dari Undang-Undang yang mensyaratkan harus ada saksi di TPS. Itu sudah dirundingkan Mendagri, DPR dan KPU, kesepakatan dan koordinasi nanti di tempat saya," ujar Djoko di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (29/1).
BACA JUGA: PKS Ingatkan Kapolri Soal Netralitas di Pemilu
Djoko mengaku tak tahu menahu soal parpol yang kurang dana sehingga meminta saksi untuk TPS dibayar negara. Ia mengaku lebih memilih pemilu dapat berjalan lancar karena semua TPS diawasi saksi. Meski pemerintah harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk saksi parpol, Djoko yakin akan efektif untuk pengawasan Pemilu
"Agar tidak kisruh kita jaga dari ujung, TPS, bahwa saksi harus sah. Itu kan uang rakyat untuk rakyat juga, dan kepentingan rakyat juga," tandas Djoko. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Diperiksa Sebagai Saksi Waryono, Rudi: Tidak Ada yang Baru
BACA JUGA: PDIP: Pasek itu Darahnya Soekarno
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Rampungkan Berkas Pemeriksaan Adik Atut
Redaktur : Tim Redaksi