Cagub DKI yang masih menjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan, acara berobat gratis seperti ini sudah tidak laku di Sumsel. “Kalau di Sumsel, acara seperti ini sudah tidak laku, karena sehari-harinya memang sudah gratis berobat. Program berobat gratis saya jalankan sejak 2002, semasa menjabat Bupati Musi Banyuasin,” kata Alex.
Cagub dengan nomor urut 6 itu mengatakan, masyarakat Sumsel yang sakit bisa berobat gratis ke puskesmas. Jika belum sembuh, dibawa ke rumah sakit kabupaten/kota. Masih tidak sembuh pula, dibawa ke rumah sakit provinsi. “Masih tidak sembuh, kami bawa ke RSCM atau Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, kalau terkena sakit jantung. Itu semua gratis. Kami antar pakai pesawat, dijemput ke rumah sakit. Jadi, masyarakat di Sumsel sudah sehat semua,” paparnya.
Alex menambahkan, pengobatan gratis tak perlu memakai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) seperti di Jakarta. Cukup menunjukkan KTP, warga sudah bisa mendapat pelayanan berobat gratis. “Kalau tidak percaya, silakan pindah ke Sumsel. Tapi, kalau repot pindah ke Sumsel karena rumah di sini, pekerjaan di sini, biar saya yang pindah ke sini (Jakarta),” tuturnya.
Pada kegiatan tersebut, Alex menyatakan siap berhadapan dengan pejabat di Pemprov DKI, bila ada yang tidak suka dengan acara berobat gratisnya tersebut.
Menurut cagub yang diusung Partai Golkar, PPP, dan PDS itu, di Jakarta bila ada acara berobat gratis, maka warga akan datang berbondong-bondong. Hal itu juga terlihat di Kepulauan Seribu, yang masih menjadi wilayah Jakarta. “Kalau berobat sudah gratis, warga tak akan berbondong-bondong datang kalau ada acara seperti ini. Kalau ada camat, wali kota, atau gubernur-nya marah karena acara ini, suruh ke sini. Saya juga gubernur. Ini semata-mata untuk rakyat,” tukasnya.
Alex mengungkapkan, jika ada pengobatan gratis yang memakai uang APBD, maka hal itu sama saja membohongi rakyat. Sebab, tuturnya, uang APBD adalah uang rakyat, dan memang sudah menjadi hak rakyat. “APBD itu uang bapak ibu sekalian. Sama saja bohong kalau pakai APBD. Silakan kalau mau debat, terbukti di sini,” paparnya.
Alex juga menyoroti isu adanya PNS di Pemprov DKI Jakarta yang tidak netral karena cenderung memihak calon incumbent. Cagub yang berpasangan dengan Nono Sampono itu menyatakan, adanya birokrat yang tidak netral merupakan pelanggaran pidana pemilukada yang paling berat. “Coba Panwaslu cek warga di sini, ada tidak warga yang dibohongi birokrat? Birokrat yang membohongi warganya dan tidak netral adalah pelanggaran pemilukada paling berat,” tegas Alex.
Alex pun menyindir perwakilan Panwaslu DKI yang hadir di sana. Menurutnya, Panwaslu seharusnya juga fokus pada masalah daftar pemilih tetap (DPT) fiktif yang masih ada temuan beberapa ratus ribu. “Jangan cuma ngintip-ngintip di sini, yang itu awasi juga dong. Apalagi kalau ada birokrat tidak netral, itu kejahatan pelanggaran pidana,” pungkasnya. (yay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polemik Slogan Kumis Kian Panjang
Redaktur : Tim Redaksi