jpnn.com - JAKARTA -- Partai Golkar tidak ingin kadernya ditahan penegak hukum karena terjerat kasus korupsi setelah memenangkan pemilihan kepala daerah serentak 2017.
Sebagai upaya pencegahan, Golkar meminta klarifikasi kepada KPK, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Markas Besar Kepolisian, serta Kepolisian Daerah, mengenai ada tidaknya laporan masyarakat terkait dugaan korupsi oleh kedarnya yang akan diusung di pilkada.
BACA JUGA: Satu Partai Saja Berubah Pikiran, Ahok Wassalam
"Kami kami tidak mau setelah ditetapkan atau terpilih jadi bupati, sebulan kemudian ditahan oleh KPK," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin di kantor KPK, Selasa (2/8).
Menurut Ali, klarifikasi dan rekomendasi terhadap rekam jejak calon ini merupakan manifestasi dari visi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kader-kader. "Ini harus diklarifikasi secepat mungkin," tegasnya.
BACA JUGA: Usulkan Dana Pilkada Rp 28,5 Miliar
Dia mengatakan, banyak kader yang akan dicalonkan Golkar pada pilkada serentak 2017 di kabupaten, kota, provinsi di wilayah Indonesia timur. Calon itu ada yang baru maupun petahana. Ada yang diusulkan DPP maupun DPD Golkar.
"Saya merasa sebagai wasekjen klarifikasi ini adalah hal yang penting dan saya pikir ini niat baik yang teman-teman harus back up," katanya.
BACA JUGA: Waduh! Gerindra Lakukan Panjaringan Ulang
Dia menegaskan, Novanto tidak segan-segan untuk membatalkan calon yang terbukti korupsi atas laporan masyarakat.
"Karena ini bentuk komitmen Setnov dalam dukung KPK dalam memberantas korupsi," ungkap Ali. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setnov Gagal Melobi Zulkifli Hasan
Redaktur : Tim Redaksi