jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ali Wongso Sinaga mengatakan, pihaknya mendukung sikap Presiden Joko Widodo perihal amendemen UUD 1945.
Dia tidak menampi fakta ada usulan agar presiden kembali dipilih oleh MPR.
BACA JUGA: Anggap Kaderisasi Golkar Mati di Era Airlangga, SOKSI Dukung Bamsoet
Selain itu, ada wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ada juga usulan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun untuk satu periode.
“Jadi, lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” kata Ali Wongso, Senin (2/12).
BACA JUGA: Respons Depinas SOKSI Terhadap Visi Pemerintahan Jokowi
Perihal gagasan amendemen UUD 1945, Ali Wongso menjelaskan bahwa SOKSI bersama Tri Karya selaku ormas pendiri Partai Golkar sudah mengeluarkan sikap.
Yakni, gagasan amendemen itu memerlukan kajian mendalam yang rasional dan komprehensif mengenai urgensi mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Ali Wongso menjelaskan, andai MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, presiden akan bertanggung jawab kepada MPR.
Selain itu, Pemilihan Presiden 2024 tidak lagi oleh rakyat secara langsung, tetapi menjadi kewenangan MPR.
Dia tidak memungkiri ada ekses pilpres langsung. Antara lain, menguatnya politik identitas.
“Mengapa kita tidak lebih mendorong misalnya meningkatkan pendidikan umum dan pendidikan politik bangsa berbasis ideologi nasional dan lebih mempercepat peningkatan ekonomi berkeadilan serta penegakan hukum?” ujar politisi senior Golkar itu.
Dia menambahkan, Golkar sudah memahami sikap Jokowi. Menurut Ali Wongso, hal itu sesuai dengan doktrin Golkar untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
“Hal itu tentu termasuk berlaku bagi Pak Bambang Soesatyo (ketua MPR) yang notabene keanggotaannya di MPR adalah bagian dari FPG MPR sebagai pelaksana kebijakan Partai Golkar,” kata Ali Wongso. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil